•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kabag Hukum dan HAM Setda Lebong Drs Syabahul Adha menunjukkan SK Linmas yang sah dan resmi

Kabag Hukum dan HAM Setda Drs Syabahul Adha menunjukkan SK Linmas se Kabupaten Lebong yang asli dan berlaku untuk seluruh desa/kelurahan di  Lebong Tahun 2019

fokusbengkulu,lebong – Laporan 7 orang Anggota Linmas Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya, terkait tidak dibayarkannya  gaji mereka selama tahun 2019 oleh Kades Lemeu Abdul Sumardi saat ini masih didalami oleh Sat Reskrim Polres Lebong.

Dikonfirmasi fokusbengkulu.com belum lama ini, Kapolres Lebong AKBP Ichsan Nur SIk melalui Kasat Reskrim Iptu Andi Ahmad Bustanil SIk mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi untuk mengklarifikasi terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) anggota Linmas Desa Lemeu ke pihak terkait di jajaran Pemda Lebong.

“Laporan anggota Linmas itu pasti kita tindaklanjuti. Kita akan dalami dulu soal keabsahan SK ini,” ujar Andi. Ditanya apakah ada dugaan pemalsuan surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana,red), Andi masih enggan berkomentar banyak terkait hal itu.

Dia hanya menggarisbawahi bahwa laporan yang disampaikan oleh Anggota Linmas Lemeu, pasti akan ditindaklanjuti.

“Tidak menutup kemungkinan. Makanya, kita akan lihat dulu seperti apa regulasinya,” tandas Andi. Di tempat terpisah, Kabag Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Lebong Drs Syabahul Adha ketika dikonfirmasi fokusbengkulu.com di ruang kerjanya menegaskan, bahwa SK Anggota Linmas yang berlaku di Kabupaten Lebong, termasuk di Desa Lemeu adalah SK Nomor 347 Tahun 2018 tentang Pembentukan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019.

SK tersebut ditandatangani oleh Bupati Lebong H Rosjonsyah SIP MSi dan teregister di Bagian Hukum dan HAM Setda Lebong. Nama-nama anggota Linmas Desa Lemeu yang tertera di dalam lampiran SK tersebut yakni Sapiul, Shul Rudianto, Indra, Hasnul, Syapii, Juanda dan Ahmad Apendi.

Selain SK itu, kata Syabahul, tidak ada lagi SK lain yang diterbitkan. Artinya, jika lampiran SK tersebut memuat nama-nama yang berbeda. Maka, ada indikasi bahwa lampiran SK itu dipalsukan.

“Tidak ada SK lain, selain SK nomor 347 itu untuk anggota Linmas se Kabupaten Lebong tahun 2019. Kalau ada perubahan lampiran, secara otomatis nomor SK juga berubah. Kalau ada SK dengan nomor yang sama, tapi isi lampiran berbeda, itu secara hukum menyalahi,” tegas Syabahul.

Lebih jauh dia menjelaskan, jika ada usulan perubahan nama-nama anggota Linmas dari Kades. Alurnya adalah, kades mengajukan nama-nama tersebut secara berjenjang. Mulai dari kecamatan, kemudian naik ke Satpol PP untuk selanjutnya ditelaah oleh Bagian Hukum Setda Lebong, diberi nomor, ditandatangani lalu ditetapkan.

“Kita tidak ada menerima lembar disposisi perubahan nama-nama Anggota Linmas dari Desa Lemeu. Dengan demikian, yang berlaku adalah SK Nomor 347, yang lampirannya tertera nama-nama Sapiul, Shul Rudianto dan kawan-kawan itu,” imbuh Syabahul.

Ditanya terkait tidak dibayarkannya honor Linmas sepanjang tahun 2019 kepada anggota Linmas Desa Lemeu yanga namanya tertera di SK tersebut, Syabahul mengaku bahwa hal itu bukanlah kewenangannya. Namun, secara legal formal, kata dia, dasar penyaluran honor adalah SK yang sah dan teregister di Bagian Hukum dan HAM Setda Lebong.

“Kalau memang sudah ada laporan di Polres, kita serahkan saja kepada pihak kepolisian,” tukas Syabahul. Seperti dilansir dari bengkulusatu.co.id, Kades Lemeu Kecamatan Uram Jaya, Abdul Sumardi saat dikonfirmasi terkait tidak dibayarkannya honor anggota Linmas dan dugaan pemalsuan SK, tersebut membantah tidak membayar gaji anggota Linmas.

Dia mengatakan, setelah dilantik pada Januari 2019 lalu, dirinya mulai berbenah untuk menyusun hal-hal apa saja untuk desa, termasuk perangkat desa dan Linmas. Terkait Anggota Linmas, dirinya diarahkan mengajukan nama ke OPD terkait yakni Satpol PP. Ketika diusulkan nama-nama Linmas tersebut diterima oleh pihak Satpol PP dan diSK-kan.

“Jadi terkait masalah gaji, saya hanya menggaji Linmas yang saya usulkan dan telah di-SK-kan oleh OPD yang berwenang yakni Satpol PP,” kata Kades ketika disambangi ke rumahnya,  Senin (23/12/2019).

Terkait Anggota Linmas yang lama, Kades mengaku tidak mengetahui karena mereka tidak melapor. Selain itu, menurut dia, gaji diberikan jika telah menjalankan kewajiban. Penelusuran fokusbengkulu.com, SK Anggota Linmas yang dipegang oleh Kades Lemeu Abdul Sumardi sebagai dasar penyaluran gaji adalah SK dengan nomor yang sama, seperti yang ada di Bagian Hukum dan HAM Setda Lebong.

Di dalam lampiran SK yang dipegang kades, tertera nama-nama Sainubi, Eryan Toni, Dahirun, Riswan, Erlansyah, Eriantoni dan Ade Aripinza. Anehnya, di SK itu tidak ada tandatangan Bupati Lebong H Rosjonsyah SIP MSi. Hanya ada legalisir SK, dan terlihat ada tandatangan Kabag Hukum dan HAM Setda Lebong Drs Syabahul Adha. (emzon/traaf)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Bupati Larang ASN Lebong Mudik, Apalagi Gunakan Mobnas

Selasa, 4 Mei 2021 07:21 WIB

Bupati Lebong Kopli Ansori fokusbengkulu,lebong – Ini peringatan bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Lebong. Khususnya bagi pejabat eselon yang...

Bupati dan Ketua DPRD Lebong Teken Rancangan Awal RPJMD 2021-2026

Selasa, 4 Mei 2021 05:18 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori dan Ketua DPRD Carles Ronsen SSos menandatangani kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan...

Toyota Hilux Jatuh ke Jurang, Sopir Patah Pinggang

Minggu, 2 Mei 2021 09:50 WIB

fokusbengkulu,lebong – Kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan provinsi di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang pada Minggu (2/5/2021) siang...

HIPMI dan JMSI Bengkulu Berkolaborasi

Minggu, 2 Mei 2021 02:18 WIB

Dari kiri ke kanan : Dewan pakar JMSI Marsal Abadi, Ketua JMSI Riki Susanto, Ketum HIPMI Undang Sumbaga dan Dewan Pembina HIPMI Yuan...

BPD Berperan Wujudkan Lebong Bahagia dan Sejahtera

Sabtu, 1 Mei 2021 10:58 WIB

Bupati Kopli Ansori saat melantik anggota BPD fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori meminta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa...

Enam Kali Bersurat ke DPUPR Minta Jalan Provinsi Diperbaiki, Toso : Tak Pernah Direspons

Kamis, 29 Apr 2021 11:48 WIB

Plt Kabid Bina Marga Haris Santoso ST fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRP)...

Penyidikan Korupsi di Setwan Lebong Terus Bergulir, Delapan Auditor Hitung Kerugian Negara

Rabu, 28 Apr 2021 11:48 WIB

Kasis Pidsus Kejari Lebong Ronald Thomas Mendrofa SH fokusbengkulu,lebong – Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Sekretariat Dewan...

Waduh, Oknum Polisi di Bengkulu Utara Simpan Sabu, Ganja hingga Senpi Rakitan

Selasa, 27 Apr 2021 08:54 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Subdit III Direktorat Resnarkoba Polda Bengkulu menangkap oknum polisi berinisial BH yang diketahui berdinas di Polres...

Tindaklanjuti Larangan Mudik, Polda Bengkulu Dirikan Lima Pos di Perbatasan

Minggu, 25 Apr 2021 02:30 WIB

Rakor Lintas Sektoral yang dihadiri Wagub Dr E H Rosjonsyah  fokusbengkulu,kotabengkulu – Polda Bengkulu mendirikan lima pos di perbatasan...

Polisi Tangkap Sejoli di Bengkulu yang Nekat Edar Sabu

Sabtu, 24 Apr 2021 11:56 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Seorang pria berinisial AF (30) dan perempuan berinisial WA (24) ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu pada...

%d blogger menyukai ini: