UU Pers Tak Perlu Masuk Omnibus Law

Sabtu, 22 Feb 2020 02:46 WIB
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

fokusbengkulu – Salah seorang Deklarator Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa memberikan pandangannya terkait keberadaan dua pasal Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Pandangan ini saya sampaikan memanfaatkan peluang yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada siapapun untuk memberikan masukan atas draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sejak awal saya menyadari bahwa Presiden Jokowi dalam periode kedua ini ingin memastikan investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Investor untung, negara, dan rakyat juga ikut untung. Tidak ada yang buntung,” Teguh mengawali.

Secara umum ada beberapa persoalan di dalam negeri yang kerap diduga menjadi penyebab investasi tidak lancar, yang sering dianggap sebagai faktor yang membuat investor asing jadi ragu-ragu untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

Di samping tentu saja ada beragam persoalan lain yang tidak terkait langsung dengan situasi dan kondisi di Indonesia, misalnya kepentingan geopolitik dan geostrategis tempat dari mana investor berasal.

Untuk hal-hal yang terjadi di tanah air, aneka persoalan itu telah sering disampaikan presiden dan para menteri, yang kalau dirumuskan adalah birokratisasi, bottlenecking, dan kepastian hukum yang kurang mendukung.

Itu sebabnya, Omnibus Law Cipta Kerja (berbasis investasi asing) ini pada dasarnya adalah “legalisasi” untuk melakukan debirokratisasi, debotllenecking, dan menciptakan kepastian hukum yang bisa diandalkan.

Lantas apa kaitannya dengan UU Pers? Apakah UU ini tidak bisa diandalkan untuk menciptakan masyarakat pers nasional yang dapat menjamin pembangunan nasional? Apakah UU ini gagal melindungi masyarakat dari kebebasan pers yang sering disebut kebablasan, yang lebih mengedepankan keributan dan kegaduhan sehingga tidak tercipta image yang dibutuhkan iklim investasi?

Apakah UU Pers anti pembangunan?
Apakah UU Pers anti investasi?

Selama ini, keberadaan UU 40 Tahun 1999 itu dianggap sebagai UU spesial yang memberi kesempatan kepada masyarakat pers nasional untuk mengatur dirinya sendiri (self regulatory). Selama ini, kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa masyarakat pers nasional yang dipayungi Dewan Pers akan bekerja untuk kebaikan kita semua di segala bidang ekopolsosbudhankam.

Selama ini kita percaya bahwa organisasi profesi akan bekerja keras untuk menciptakan insan pers yang berkualitas, yang terlepas dari cara memandang fakta dan peristiwa, memiliki itikad yang baik. Insan pers yang membenci fitnah dan ujaran kebencian, insan pers yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI.

Selama ini kita percaya bahwa organisasi perusahaan pers dapat melakukan perkerjaan besar mereka membina perusahaan pers yang ada sehingga dapat menjadi perusahaan pers yang sehat, profesional, dan dapat dijadikan sandaran hidup bagi karyawan. Selama ini kita juga percaya bahwa ada banyak tokoh masyarakat di luar masyarakat pers nasional yang memiliki perhatian dan komitmen pada kehidupan pers nasional.

“Mereka ini selalu kita undang untuk ikut bersama-sama kita menjadi pembela dan penjaga kemerdekaan pers. Semua ketua Dewan Pers umumnya berasal dari kategori tokoh masyarakat,” ujarnya.

Teguh melanjutkan, benar bahwa tidak ada UU yang sempurna di muka bumi. Sebagai sebuah teks, UU Pers juga tidak terbebas dari hukum ketidaksempurnaan itu. Namun yang selama ini kita sadari bersama adalah ketidaksempurnaannya itu telah dibebankan kepada kita, masyarakat pers nasional, dengan menggunakan prinsip self regulatory.

Buktinya, walau tidak tertulis di dalam UU Pers tetapi kita semua sepakat bahwa insan pers harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas kewartawanannya. Kompetensi itu harus diujikan dalam apa yang kita sebut sebagai Uji Kompetensi Wartawan.

Peraturan yang kita terima ini adalah produk Dewan Pers. Bukti lain, kita juga sepakat bahwa perusahaan media atau perusahaan pers harus profesional. Kita, melalui Dewan Pers, merumuskan ukuran-ukuran profesionalitas perusahaan pers itu.

Dewan Pers sedang giat melakukan pendataan terhadap perusahaan pers untuk menjamin kualitas produk pers, juga untuk menghindarkan kehadiran penumpang gelap yang walau menggunakan platform new media dan tampilannya tampak seperti media massa berbasis siber, namun sebenarnya beritikad tidak baik dan bahkan anti pers.

“Tidak sedikit pengelola media siber yang dengan sangat bersemangat berusaha ikut membantu Dewan Pers dalam mendata dan membina perusahaan-perusahaan media siber yang tumbuh bagai jamur di musim hujan di seluruh pelosok negeri,” ujar Teguh.

Satu di antaranya adalah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dideklarasikan pengelola media siber dari 21 provinsi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di sela merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2020.

“Kita melalui Dewan Pers telah melahirkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Baru-baru ini juga sudah diterbitkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Kode Etik Jurnalistik sudah lebih dahulu kita sepakati. Melihat apa-apa yang telah kita lakukan, saya sangat yakin bahwa UU Pers yang selama ini dibanggakan masyarakat pers nasional sama sekali tidak anti pembangunan, tidak anti investasi,” tegas Teguh.

“Justru sebaliknya, seperti yang sama kita percaya, pers yang sehat akan membantu menciptakan negara yang kuat dan bermartabat. Dengan demikian, saya merasa UU Pers tidak perlu dipersoalkan dan apalagi dimasukkan ke dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pasal-pasal dari UU itu yang dimasukkan ke dalam RUU Ombibus Law Cipta Kerja adalah yang terkait dengan pemodalan dan sanksi. Dua hal ini pun baik-baik saja,” sambungnya.

Khusus tentang sanksi, kita semua, seluruh anak bangsa, sudah sepakat bahwa di dalam negara demokratis kesalahan jurnalistik diselesaikan dalam koridor jurnalistik, ada berbagai mekanisme yang dapat diandalkan di dalamnya.

Juga sudah ada berbagai kesepahaman dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan pengadilan dalam hal menentukan mana kasus pers, dan mana kasus kriminal yang menggunakan topeng pers. Untuk yang terakhir ini penyelesaikannya lewat koridor KUHP.

“Memasukkan UU Pers dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru berbahaya karena dapat digunakan oleh penunggang gelap untuk mematikan kebebasan pers yang adalah salah satu prasyarat demokrasi juga salah satu hal yang ikut membantu penciptaan kepastian hukum dan dengan sendirinya disukai investor. Demikian. Salam kemerdekaan pers,” demikian Teguh.(red)

Penulis : Teguh Santosa (Deklarator JMSI)

 

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Anaknya yang Masih SMP Gantung Diri, Seorang Ibu di Lebong Histeris

Sabtu, 28 Nov 2020 10:31 WIB

Korban saat diperiksa oleh petugas medis fokusbengkulu,lebong – Tangis seorang ibu berinisial RM, warga Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan...

Bikin Adem, Pelanggar Lalu Lintas di Kota Bengkulu Diminta Melafalkan Ayat Suci

Sabtu, 28 Nov 2020 07:30 WIB

Pelanggar yang diajak berdo'a  fokusbengkulu,kotabengkulu – Cara personel Sat Lantas Polres Bengkulu ini memberikan teguran kepada pelanggar lalu...

Diduga Tilep Dana Desa Rp 277 Juta, Mantan Kades Semelako II Diamankan

Sabtu, 28 Nov 2020 12:12 WIB

Ilustrasi/net fokusbengkulu,lebong – Mantan Kades Semelako II Kecamatan Lebong Tengah berinisial FS menambah daftar orang yang terseret kasus...

Tragis, Pondok Dilalap Si Jago Merah, Petani di Rejang Lebong Ini Tewas Terbakar

Sabtu, 28 Nov 2020 11:26 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Tragis menimpa seorang petani warga Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Dahwan (25). Si jago...

Serius Cegah Covid-19, Pjs Bupati Lebong Teken SE Larang Keramaian

Jumat, 27 Nov 2020 09:33 WIB

H Herwan Antoni (kiri) di salah satu acara yang digelar Pemkab Lebong baru-baru ini fokusbengkulu,lebong – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lebong...

Pemkab Lebong Sarat Prestasi, Raih WTP dan Diganjar Penghargaan Kemenkeu

Jumat, 27 Nov 2020 09:41 WIB

fokusbengkulu,lebong – Masyarakat Bumi Swarang Patang Stumang patut berbangga. Meski usia Kabupaten Lebong baru menginjak 16 tahun. Namun, seabrek...

Pria Beristri Rudapaksa IRT Muda di Pondok Kebun

Jumat, 27 Nov 2020 01:22 WIB

Ilustrasi/net fokusbengkulu,lebong – Malang nasib Bulan ---nama samaran---, Ibu Rumah Tangga (IRT) muda berusia 18 tahun, warga Kecamatan Topos....

Oknum ASN Penusuk Ketua Panwascam Seluma Utara Tersangka

Kamis, 26 Nov 2020 01:07 WIB

Tersangka berinisial Kh  fokusbengkulu,seluma – Sat Reskrim Polres Seluma menetapkan Kh (43) yang diketahui merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara)...

Kukuhkan Pengurus Pusat, Bamsoet Yakin JMSI Komit Perangi Hoax

Kamis, 26 Nov 2020 09:53 WIB

fokusbengkulu,jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menaruh harapan besar kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan semakin...

Webinar Sukses, Pjs Bupati Lebong : Pemerintah Hadir Pulihkan Ekonomi

Rabu, 25 Nov 2020 10:56 WIB

Pjs Bupati Lebong Herwan Antoni dan Plt Kepala Dinas Kominfo-SP Donni Swabuana saat webinar berlangsung fokusbengkulu,lebong – Penjabat Sementara...