• 508
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    508
    Shares

Kepala PMD Provinsi Bengkulu M Syahroni SSos MM bersama istri/Fb 

fokusbengkulu,lebong – Dugaan adanya oknum Pendamping Desa (PD) yang mematok biaya untuk pembuatan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RPJMDes, hingga ke Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD).

Hal tersebut juga menjadi perhatian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu M Syahroni SSos MM.

Wajar saja, sebab KPW (Koordinator Pendamping Wilayah), TA, PD hingga ke PLD berada di bawah naungan Dinas PMD Provinsi Bengkulu sebagai Satker.

Kepada fokusbengkulu.com, saat dikonfirmasi Jum’at (3/7/2020), Syahroni dengan tegas mengatakan, jika terbukti bahwa ada oknum PD berulah seperti yang diisukan, maka dirinya tidak akan segan-segan, untuk memecat oknum PD yang dimaksud.

“Saya tegaskan, kalau terbukti. Ada hitam di atas putih, atau ada pengakuan tertulis dari kades hari ini. Besok, PD-nya saya pecat. Kita cari gantinya,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BPMPPKB Kabupaten Lebong (sebelum perombakan OPD,red).

Dikatakan Syahroni, pascamencuatnya isu tersebut, dirinya langsung mengintsruksikan Tenaga Ahli (TA) atau pendamping kabupaten untuk menelusuri kebenaran terkait dugaan itu.

Tak hanya itu, kata dia, Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) juga diminta untuk menyelidiki.

“Karna koordinasinya kan berjenjang. Dari pendamping kabupaten ke koordinator wilayah. Saya sudah instruksikan untuk cari tahu. Kalau nanti terbukti, kita berhentikan. Putus kontrak,” imbuh Syahroni.

Dia mengakui, jika ada pernyataan keberatan tertulis dari kades, dirinya akan sangat cepat mengambil keputusan untuk memberhentikan oknum PD.

“Kalau kades berani, atau camat..memang terbukti, ada oknum PD yang meminta (Sejumlah uang,red). Kalau hari ini ada surat kades, besok saya panggil pendamping yang terbukti itu. Lusa saya berhentikan,” tandas pria yang juga pernah menjabat sebagai Camat Rimbo Pengadang ini.

Sementara itu, Koordinator TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) Supriyatna SSos saat dikonfirmasi, usai rapat terkait Siltap (Penghasilan Tetap,red) para kades di aula Bappeda, Kamis (2/7/2020) kembali menegaskan bahwa PD tidak boleh menjual jasa kepada kades. Apalagi sampai mematok.

“Kami dari supervisor itu akan mengevaluasi. Saya lebih ke mewarning para pendamping jangan sampai itu terjadi. Kami setiap enam bulan ada evaluasi kinerja. Ke depannya, kalau memang terpaksa untuk membantu. Bantu saja. Jangan mematok harga,” tegas Supriyatna.

Dia mengatakan, sebagai supervisor, ada tahapan yang akan dilakukan jika diketahui ada PD yang berulah. Akan ada Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 hingga SP 3. Jika tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi untuk diganti.

“Kami akan sampaikan rekomendasi ke Satker Provinsi dalam hal ini Dinas PMD agar PD nya diganti, kalau SP1 hingga SP3 tidak dipatuhi,” demikian Supriyatna. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Pelarian Mufran Imron Berakhir

Minggu, 9 Mei 2021 05:21 WIB

Mufran Imron (topi hitam) saat diperiksa kesehatannya sebelum ditahan fokusbengkulu,kotabengkulu – Pelarian tersangka kasus korupsi dana hibah...

Ibu Muda di Lebong Gantung Diri, Anaknya yang Masih Balita Kini Piatu

Sabtu, 8 Mei 2021 11:44 WIB

Korban saat akan dibawa ke RSUD Lebong fokusbengkulu,lebong – Seorang ibu muda berinisial DS (20) yang berdomisili di Kelurahan Kampung Jawa...

Bupati Kopli Pastikan Normalisasi Sungai Piantan di 2022

Sabtu, 8 Mei 2021 12:38 WIB

Bupati saat berdiskusi di pinggir sungai Air Piantan fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori memastikan normalisasi sungai Air Piantan...

Bupati Larang ASN Lebong Mudik, Apalagi Gunakan Mobnas

Selasa, 4 Mei 2021 07:21 WIB

Bupati Lebong Kopli Ansori fokusbengkulu,lebong – Ini peringatan bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Lebong. Khususnya bagi pejabat eselon yang...

Bupati dan Ketua DPRD Lebong Teken Rancangan Awal RPJMD 2021-2026

Selasa, 4 Mei 2021 05:18 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori dan Ketua DPRD Carles Ronsen SSos menandatangani kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan...

Toyota Hilux Jatuh ke Jurang, Sopir Patah Pinggang

Minggu, 2 Mei 2021 09:50 WIB

fokusbengkulu,lebong – Kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan provinsi di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang pada Minggu (2/5/2021) siang...

HIPMI dan JMSI Bengkulu Berkolaborasi

Minggu, 2 Mei 2021 02:18 WIB

Dari kiri ke kanan : Dewan pakar JMSI Marsal Abadi, Ketua JMSI Riki Susanto, Ketum HIPMI Undang Sumbaga dan Dewan Pembina HIPMI Yuan...

BPD Berperan Wujudkan Lebong Bahagia dan Sejahtera

Sabtu, 1 Mei 2021 10:58 WIB

Bupati Kopli Ansori saat melantik anggota BPD fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori meminta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa...

Enam Kali Bersurat ke DPUPR Minta Jalan Provinsi Diperbaiki, Toso : Tak Pernah Direspons

Kamis, 29 Apr 2021 11:48 WIB

Plt Kabid Bina Marga Haris Santoso ST fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRP)...

Penyidikan Korupsi di Setwan Lebong Terus Bergulir, Delapan Auditor Hitung Kerugian Negara

Rabu, 28 Apr 2021 11:48 WIB

Kasis Pidsus Kejari Lebong Ronald Thomas Mendrofa SH fokusbengkulu,lebong – Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Sekretariat Dewan...

%d blogger menyukai ini: