Soal Dugaan Pendamping Desa Gerogoti APBDes, Syahroni : Terbukti, Pecat !

Jumat, 3 Jul 2020 03:51 WIB
Editor : Emzon Nurdin

Kepala PMD Provinsi Bengkulu M Syahroni SSos MM bersama istri/Fb 

fokusbengkulu,lebong – Dugaan adanya oknum Pendamping Desa (PD) yang mematok biaya untuk pembuatan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RPJMDes, hingga ke Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD).

Hal tersebut juga menjadi perhatian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu M Syahroni SSos MM.

Wajar saja, sebab KPW (Koordinator Pendamping Wilayah), TA, PD hingga ke PLD berada di bawah naungan Dinas PMD Provinsi Bengkulu sebagai Satker.

Kepada fokusbengkulu.com, saat dikonfirmasi Jum’at (3/7/2020), Syahroni dengan tegas mengatakan, jika terbukti bahwa ada oknum PD berulah seperti yang diisukan, maka dirinya tidak akan segan-segan, untuk memecat oknum PD yang dimaksud.

“Saya tegaskan, kalau terbukti. Ada hitam di atas putih, atau ada pengakuan tertulis dari kades hari ini. Besok, PD-nya saya pecat. Kita cari gantinya,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BPMPPKB Kabupaten Lebong (sebelum perombakan OPD,red).

Dikatakan Syahroni, pascamencuatnya isu tersebut, dirinya langsung mengintsruksikan Tenaga Ahli (TA) atau pendamping kabupaten untuk menelusuri kebenaran terkait dugaan itu.

Tak hanya itu, kata dia, Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) juga diminta untuk menyelidiki.

“Karna koordinasinya kan berjenjang. Dari pendamping kabupaten ke koordinator wilayah. Saya sudah instruksikan untuk cari tahu. Kalau nanti terbukti, kita berhentikan. Putus kontrak,” imbuh Syahroni.

Dia mengakui, jika ada pernyataan keberatan tertulis dari kades, dirinya akan sangat cepat mengambil keputusan untuk memberhentikan oknum PD.

“Kalau kades berani, atau camat..memang terbukti, ada oknum PD yang meminta (Sejumlah uang,red). Kalau hari ini ada surat kades, besok saya panggil pendamping yang terbukti itu. Lusa saya berhentikan,” tandas pria yang juga pernah menjabat sebagai Camat Rimbo Pengadang ini.

Sementara itu, Koordinator TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) Supriyatna SSos saat dikonfirmasi, usai rapat terkait Siltap (Penghasilan Tetap,red) para kades di aula Bappeda, Kamis (2/7/2020) kembali menegaskan bahwa PD tidak boleh menjual jasa kepada kades. Apalagi sampai mematok.

“Kami dari supervisor itu akan mengevaluasi. Saya lebih ke mewarning para pendamping jangan sampai itu terjadi. Kami setiap enam bulan ada evaluasi kinerja. Ke depannya, kalau memang terpaksa untuk membantu. Bantu saja. Jangan mematok harga,” tegas Supriyatna.

Dia mengatakan, sebagai supervisor, ada tahapan yang akan dilakukan jika diketahui ada PD yang berulah. Akan ada Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 hingga SP 3. Jika tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi untuk diganti.

“Kami akan sampaikan rekomendasi ke Satker Provinsi dalam hal ini Dinas PMD agar PD nya diganti, kalau SP1 hingga SP3 tidak dipatuhi,” demikian Supriyatna. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed

Tok ! DPRD Lebong Sahkan Perubahan APBD 2022

Kamis, 29 Sep 2022 08:02 WIB

fokusbengkulu,lebong – DPRD Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...

Polisi Tangkap Pria Ngaku Wartawan Usai Peras Ketua Poktan

Rabu, 28 Sep 2022 04:23 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Seorang pria berinisial SE (40) warga Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan ditangkap personel Polsek Bermani Ulu...

DPRD Bahas Polemik Perpindahan Penduduk, Kades dan Ketua Adat Silang Pendapat

Rabu, 28 Sep 2022 03:18 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara – DPRD Bengkulu Utara melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing terkait polemik perpindahan...

Soal Dokumen Legalitas, Komisi III Nilai PT SIL Bertele-tele

Rabu, 28 Sep 2022 02:22 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara -  Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tampaknya begitu getol memperjuangkan aspirasi masyarakat Bumi Ratu Samban...

Hearing dengan Komisi III, PT SIL Akui Garap Kawasan Hutan Register 71 Air Bintunan

Rabu, 28 Sep 2022 01:47 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Komisi III DPRD Bengkulu Utara kembali memanggil manajemen PT Sandabi Indah Lestari untuk mengikuti Rapat Dengar...

Heboh, Warga Bermani Ulu Temukan Tengkorak Manusia

Selasa, 27 Sep 2022 11:00 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Warga Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada Senin (26/9/2022) sore sekira pukul 15.45 WIB,...

Bupati Prioritaskan Anggaran Pilkades dan Rekrutmen P3K di Perubahan APBD

Senin, 26 Sep 2022 11:55 WIB

fokusbengkulu,lebong – DPRD Kabupaten Lebong menggelar tiga rapat paripurna dengan agenda berbeda secara maraton pada Senin (26/9/2022) bertempat...

BUMDes Nangai Tayau I Gulung Tikar, Inspektorat Segera Audit

Senin, 26 Sep 2022 07:54 WIB

fokusbengkulu,lebong – Inspektorat Kabupaten Lebong memastikan akan segera mengaudit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nangai Tayau I Kecamatan Amen....

Giliran BRIN Dukung Percepatan Pembangunan di Lebong

Jumat, 23 Sep 2022 08:53 WIB

fokusbengkulu,lebong – Upaya Bupati Lebong Kopli Ansori yang terus menggalang dukungan dari pemerintah pusat agar terwujud percepatan pembangunan...

Usai Asesmen, Peserta Lelang JPTP akan Ikuti Uji Gagasan

Jumat, 23 Sep 2022 06:44 WIB

fokusbengkulu,lebong – Peserta Seleksi Terbuka (Selter) atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup Pemkab Lebong kembali akan...

%d blogger menyukai ini: