• 458
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    458
    Shares

fokusbengkulu,lebong – Deston Nusantara, seorang pemuda warga Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, terketuk untuk menyuarakan aspirasi Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkup Pemkab Lebong.

Deston mengaku, bahwa dirinya sudah banyak mendengar keluhan dari THLT di lingkup Pemkab Lebong.

Keluhan tersebut seperti honorarium yang diterima oleh THLT tersebut masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR).

Itu pun dibayarkan terkadang 3 bulan sekali. Selain terkait honorarium, THLT juga bisa dipecat sewaktu-waktu secara sepihak oleh Pemkab Lebong apa bila tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sebagaimana tercantum dalam klausul Surat Keputusan (SK) perekrutan THLT itu sendiri.

Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, THLT di lingkup Pemkab Lebong yang jumlahnya tembus 2000 orang, tidak diasuransikan.

Berangkat dengan kondisi tersebut. Deston merasa prihatin. Dia memutuskan untuk memperjuangkan agar kesejahteraan THLT di lingkup Pemkab Lebong bisa lebih baik.

Kamis (16/7/2020), Komisi I DPRD Lebong memanggil Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk hearing terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan Deston.

Hearing digelar di ruang rapat intern DPRD, di jalur dua perkantoran Tubei. Dipimpin Ketua Komisi I Wilyan Bahctiar SIP M.Si.

Hadir dalam hearing tersebut Plt Kepala BKPSDM Sumiati SP dan Kabid Pengadaan Pegawai Apedo Irman Bangsawan.

Diketahui, ada 5 tuntutan yang disampaikan Deston. Pertama, Pemkab Lebong diminta untuk mengembalikan status THLT ke TKK (Tenaga Kerja Kontrak) seperti sebelumnya.

Kedua, Pemkab Lebong melalui BPKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menghilangkan beberapa poin yang tertuang di dalam SK THLT. Yakni terkait bisa dipecat secara sepihak dan tidak menuntut menjadi ASN.

Ketiga, agar Pemkab Lebong menaikkan gaji (Honorarium) THLT sesuai UMR atau UMRD. Pemkab Lebong diminta untuk melindungi THLT dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, Pemkab Lebong diminta untuk membuat regulasi untuk melindungi THLT dari imbas politik.  

“Tuntutan kami selaku masyarakat, dengan jadinya Kabupaten Lebong ini. Generasi muda dan generasi kerja di Kabupaten Lebong ini bisa berharkat dan bermartabat,” ujar Deston saat dikonfirmasi usai hearing.

Deston menekankan, bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan  THLT di Kabupaten Lebong bisa membaik. Termasuk terkait asuransi. Menurut dia, Pemkab Lebong wajib mengasuransikan para THLT.

“Kalau kita berbicara aturan dan regulasi. Aturan dan regulasi itu adanya di eksekutif dan legislatif. Kami sebagai masyarakat, hanya menyuarakan aspirasi. Makanya, kami sangat berterimakasih dengan diundang hearing. Di sini, kami jadi tahu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan  terkait THLT ini,” kata Deston.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong Wilyan Bachtiar SIP M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Deston.

Terkait kesejahteraan THLT dengan honorarium yang lebih layak, politisi yang dulu juga berstatus sebagai ASN Pemkab Lebong ini mengatakan, bahwa DPRD Lebong akan berupaya agar jumlah THLT di Pemkab Lebong bisa disesuaikan dengan Anjab (Analisis Jabatan).

“BPJS ketenagakerjaan untuk THLT ini, termasuk juga terkait honorarium itu akan kita perjuangkan. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda Kabupaten Lebong, yakni Pak Deston,” kata Wilyan.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong Sumiati SP mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Deston.

Namun demikian, dia menegaskan, apapun kebijakan atau langkah yang diambil oleh Pemkab Lebong, tetap mengacu sepenuhnya pada aturan atau regulasi yang berlaku.

Mantan Kepala Dinas Disperkan Kabupaten Lebong ini mengatakan, perubahan status dari TKK ke THLT itu berdasarkan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga non PNS atau non P3K dengan istilah honorer, TKK atau sebutan lainnya.

Bahkan, kata Sumiati, pemberian honorarium TKK tahun 2019 sempat menjadi temuan BPK.

Menyiasati itu, Pemkab Lebong mengubah TKK menjadi THLT, setelah berkosultasi dengan BPK.

“Sementara untuk honorarium atau gaji THLT, kita tetap berpedoman dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Summiati.  

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua Komisi III Rama Candra, Sekretaris Komisi I Piter. Kepala Bagian Orsi Elsivera, dan sejumlah perwakilan THLT. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Langkah Kopli Ansori Perketat Pintu Masuk Lebong Tuai Pujian

Jumat, 30 Jul 2021 09:52 WIB

Kopli Ansori saat mendampingi Rohidin Mersyah meninjau posko PPKM di Desa Taba Blau, Jum'at (30/7/2021) fokusbengkulu,lebong – Langkah Ketua...

Datang ke Rejang Lebong, Gubernur Ingin Pastikan Bantuan di Tengah Penerapan PPKM Terealisasi

Jumat, 30 Jul 2021 08:12 WIB

Gubernur Rohidin Mersyah saat tiba di Rumdin Bupati fokusbengkulu,rejanglebong - Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah MMA bersama segenap unsur...

Sempat Viral, Petani Lebong yang Pakai Masker Daun Dapat Amplop dari Gubernur

Jumat, 30 Jul 2021 05:36 WIB

Gubernur Rohidin Mersyah saat menyerahkan amplop, Jum'at (30/7/2021) fokusbengkulu,lebong – Dua orang petani warga Desa Tik Tebing Kecamatan...

Bank Bengkulu Kembali Salurkan Dana CSR, Kali Ini Sasar Masjid dan Panti Asuhan

Kamis, 29 Jul 2021 10:28 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bank Bengkulu Cabang Muara Aman kembali menyalurkan bantuan dana melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) atau...

Bupati Apresiasi Bintara Asal Papua Tempuh Pendidikan di SPN Bukit Kaba

Rabu, 28 Jul 2021 05:21 WIB

Bupati Syamsul Effendi saat mengikuti tradisi Diktukba, Senin (26/7/2021) fokusbengkulu,rejanglebong – Sebanyak 413 orang Siswa Bintara (Seba)...

PPKM di Rejang Lebong Masih Berlangsung, Bupati Syamsul Effendi Salurkan Bantuan Beras

Selasa, 27 Jul 2021 09:45 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Meningkatnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong memaksa pemerintah daerah menerapkan PPKM...

Satgas Covid-19 Lebong Putuskan Sopir Travel Hanya Tes Swab Antigen Seminggu Sekali, Kecuali..

Selasa, 27 Jul 2021 07:38 WIB

Bupati Kopli Ansori saat dikonfirmasi usai rapat evaluasi Satgas Covid-19, Selasa (27/7/2021) fokusbengkulu,lebong – Ketua Satgas Covid-19 yang...

Sopir Travel Ngeluh Penumpang Berkurang, Kopli Ansori Pastikan Pemerintah Segera Beri Solusi

Senin, 26 Jul 2021 10:06 WIB

Bupati Kopli Ansori saat bertemu dengan para sopir travel, Senin (26/7/2021) fokusbengkulu,lebong – Puluhan sopir travel Lebong yang bernaung di...

Innalillahi, Pria Lansia di Lebong Utara Ditemukan Tewas Gantung Diri

Minggu, 25 Jul 2021 11:15 WIB

Korban Suryanto saat akan dibawa pulang ke rumah duka dari RSUD Lebong fokusbengkulu,lebong – Innalillahi wa inna ilaihi rajiun..seorang pria...

Peduli Warga yang Sedang Isolasi Mandiri, Bupati Kopli Salurkan Bantuan Pangan

Jumat, 23 Jul 2021 07:56 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori didampingi Wabup Drs Fahrurrozi MPd menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada warga yang...

Berita Terbaru

International

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Fokus