• 458
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    458
    Shares

fokusbengkulu,lebong – Deston Nusantara, seorang pemuda warga Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, terketuk untuk menyuarakan aspirasi Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkup Pemkab Lebong.

Deston mengaku, bahwa dirinya sudah banyak mendengar keluhan dari THLT di lingkup Pemkab Lebong.

Keluhan tersebut seperti honorarium yang diterima oleh THLT tersebut masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR).

Itu pun dibayarkan terkadang 3 bulan sekali. Selain terkait honorarium, THLT juga bisa dipecat sewaktu-waktu secara sepihak oleh Pemkab Lebong apa bila tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sebagaimana tercantum dalam klausul Surat Keputusan (SK) perekrutan THLT itu sendiri.

Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, THLT di lingkup Pemkab Lebong yang jumlahnya tembus 2000 orang, tidak diasuransikan.

Berangkat dengan kondisi tersebut. Deston merasa prihatin. Dia memutuskan untuk memperjuangkan agar kesejahteraan THLT di lingkup Pemkab Lebong bisa lebih baik.

Kamis (16/7/2020), Komisi I DPRD Lebong memanggil Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk hearing terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan Deston.

Hearing digelar di ruang rapat intern DPRD, di jalur dua perkantoran Tubei. Dipimpin Ketua Komisi I Wilyan Bahctiar SIP M.Si.

Hadir dalam hearing tersebut Plt Kepala BKPSDM Sumiati SP dan Kabid Pengadaan Pegawai Apedo Irman Bangsawan.

Diketahui, ada 5 tuntutan yang disampaikan Deston. Pertama, Pemkab Lebong diminta untuk mengembalikan status THLT ke TKK (Tenaga Kerja Kontrak) seperti sebelumnya.

Kedua, Pemkab Lebong melalui BPKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menghilangkan beberapa poin yang tertuang di dalam SK THLT. Yakni terkait bisa dipecat secara sepihak dan tidak menuntut menjadi ASN.

Ketiga, agar Pemkab Lebong menaikkan gaji (Honorarium) THLT sesuai UMR atau UMRD. Pemkab Lebong diminta untuk melindungi THLT dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, Pemkab Lebong diminta untuk membuat regulasi untuk melindungi THLT dari imbas politik.  

“Tuntutan kami selaku masyarakat, dengan jadinya Kabupaten Lebong ini. Generasi muda dan generasi kerja di Kabupaten Lebong ini bisa berharkat dan bermartabat,” ujar Deston saat dikonfirmasi usai hearing.

Deston menekankan, bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan  THLT di Kabupaten Lebong bisa membaik. Termasuk terkait asuransi. Menurut dia, Pemkab Lebong wajib mengasuransikan para THLT.

“Kalau kita berbicara aturan dan regulasi. Aturan dan regulasi itu adanya di eksekutif dan legislatif. Kami sebagai masyarakat, hanya menyuarakan aspirasi. Makanya, kami sangat berterimakasih dengan diundang hearing. Di sini, kami jadi tahu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan  terkait THLT ini,” kata Deston.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong Wilyan Bachtiar SIP M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Deston.

Terkait kesejahteraan THLT dengan honorarium yang lebih layak, politisi yang dulu juga berstatus sebagai ASN Pemkab Lebong ini mengatakan, bahwa DPRD Lebong akan berupaya agar jumlah THLT di Pemkab Lebong bisa disesuaikan dengan Anjab (Analisis Jabatan).

“BPJS ketenagakerjaan untuk THLT ini, termasuk juga terkait honorarium itu akan kita perjuangkan. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda Kabupaten Lebong, yakni Pak Deston,” kata Wilyan.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong Sumiati SP mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Deston.

Namun demikian, dia menegaskan, apapun kebijakan atau langkah yang diambil oleh Pemkab Lebong, tetap mengacu sepenuhnya pada aturan atau regulasi yang berlaku.

Mantan Kepala Dinas Disperkan Kabupaten Lebong ini mengatakan, perubahan status dari TKK ke THLT itu berdasarkan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga non PNS atau non P3K dengan istilah honorer, TKK atau sebutan lainnya.

Bahkan, kata Sumiati, pemberian honorarium TKK tahun 2019 sempat menjadi temuan BPK.

Menyiasati itu, Pemkab Lebong mengubah TKK menjadi THLT, setelah berkosultasi dengan BPK.

“Sementara untuk honorarium atau gaji THLT, kita tetap berpedoman dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Summiati.  

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua Komisi III Rama Candra, Sekretaris Komisi I Piter. Kepala Bagian Orsi Elsivera, dan sejumlah perwakilan THLT. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Sempat Mangkir, Kades yang Diduga Korupsi DD Ini Tak Berkutik saat Dijemput Polisi

Rabu, 20 Okt 2021 11:30 WIB

Tersangka Ma (kanan) saat diperiksa penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Kepahiang fokusbengkulu,kepahiang – Oknum Kades Kelobak Kecamatan...

Gerebek Galian C Ilegal di Lubuk Penyamun, Polisi Amankan Dua Orang

Rabu, 20 Okt 2021 09:49 WIB

fokusbengkulu,kepahiang - Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) bersama Tim Jupi Sat Reskrim Polres Kepahiang menggerebek tambang Galian C yang...

Kasus Covid-19 Menurun Drastis, Dinkes Rejang Lebong Tetap Geber Vaksinasi

Selasa, 19 Okt 2021 08:12 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Kasus Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong menurun drastis sejak beberapa pekan terakhir. Saat ini, kasus aktif hanya...

Luar Biasa, BNNP Bengkulu Gagalkan Penyeludupan 143 Kilogram Ganja Senilai Rp 700 Juta

Sabtu, 16 Okt 2021 09:01 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong –  Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu menorehkan prestasi luar biasa dalam memberantas peredaran...

Baru Sepekan Dilantik, Oknum Pejabat Pemprov Bengkulu Diciduk Gegara Tipu Warga Ratusan Juta

Sabtu, 16 Okt 2021 01:38 WIB

Hr saat diperiksa penyidik Reskrim Polres Bengkulu fokusbengkulu,kotabengkulu – Seorang oknum penjabat Pemprov Bengkulu yang baru sekitar sepekan...

Tersandung UU ITE, Eks Anggota Polri di Rejang Lebong Malah Ketahuan Tanam Ganja

Kamis, 14 Okt 2021 11:06 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Apes dialami seorang pria berinisial AYH (40). Ia ditangkap tim gabungan Sat Resnarkoba dan Sat Reskrim Polres Rejang...

Pemkab Lebong Tetapkan Pilkades Serentak 14 Desember 2021

Kamis, 14 Okt 2021 05:41 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara atau hari H Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Gelombang...

Verifikasi Faktual di Bengkulu Selesai, JMSI Selangkah Lagi Jadi Konstituen Dewan Pers

Rabu, 13 Okt 2021 09:17 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Rangkaian verifikasi faktual (Verfak) yang dilaksanakan oleh Dewan Pers terhadap 12 Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan...

Perburuan Tikus Lanjut Tahun Depan, Pemkab Lebong Bakal Gelontorkan Rp 900 Juta

Selasa, 12 Okt 2021 06:18 WIB

Bupati Lebong Kopli Ansori saat dikonfirmasi di sela-sela acara panen raya di Desa Kota Baru, Kamis (7/10/2021) fokusbengkulu,lebong –...

Usai Sertijab, Hartoni Fokus Persiapkan Pilkades Serentak Desember Ini

Selasa, 12 Okt 2021 04:36 WIB

Plt Kepala Dinas PMDSos Hartoni (kanan) dan Kepala Dinas Perkim Reko Haryanto saat sertijab, Senin (11/10/2021) fokusbengkulu,lebong – Mantan...

%d blogger menyukai ini: