Dewan Apresiasi Langkah Deston Perjuangkan Kesejahteraan THLT Lebong

Jumat, 17 Jul 2020 01:24 WIB
Editor : Emzon Nurdin

fokusbengkulu,lebong – Deston Nusantara, seorang pemuda warga Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, terketuk untuk menyuarakan aspirasi Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkup Pemkab Lebong.

Deston mengaku, bahwa dirinya sudah banyak mendengar keluhan dari THLT di lingkup Pemkab Lebong.

Keluhan tersebut seperti honorarium yang diterima oleh THLT tersebut masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR).

Itu pun dibayarkan terkadang 3 bulan sekali. Selain terkait honorarium, THLT juga bisa dipecat sewaktu-waktu secara sepihak oleh Pemkab Lebong apa bila tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sebagaimana tercantum dalam klausul Surat Keputusan (SK) perekrutan THLT itu sendiri.

Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, THLT di lingkup Pemkab Lebong yang jumlahnya tembus 2000 orang, tidak diasuransikan.

Berangkat dengan kondisi tersebut. Deston merasa prihatin. Dia memutuskan untuk memperjuangkan agar kesejahteraan THLT di lingkup Pemkab Lebong bisa lebih baik.

Kamis (16/7/2020), Komisi I DPRD Lebong memanggil Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk hearing terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan Deston.

Hearing digelar di ruang rapat intern DPRD, di jalur dua perkantoran Tubei. Dipimpin Ketua Komisi I Wilyan Bahctiar SIP M.Si.

Hadir dalam hearing tersebut Plt Kepala BKPSDM Sumiati SP dan Kabid Pengadaan Pegawai Apedo Irman Bangsawan.

Diketahui, ada 5 tuntutan yang disampaikan Deston. Pertama, Pemkab Lebong diminta untuk mengembalikan status THLT ke TKK (Tenaga Kerja Kontrak) seperti sebelumnya.

Kedua, Pemkab Lebong melalui BPKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menghilangkan beberapa poin yang tertuang di dalam SK THLT. Yakni terkait bisa dipecat secara sepihak dan tidak menuntut menjadi ASN.

Ketiga, agar Pemkab Lebong menaikkan gaji (Honorarium) THLT sesuai UMR atau UMRD. Pemkab Lebong diminta untuk melindungi THLT dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, Pemkab Lebong diminta untuk membuat regulasi untuk melindungi THLT dari imbas politik.  

“Tuntutan kami selaku masyarakat, dengan jadinya Kabupaten Lebong ini. Generasi muda dan generasi kerja di Kabupaten Lebong ini bisa berharkat dan bermartabat,” ujar Deston saat dikonfirmasi usai hearing.

Deston menekankan, bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan  THLT di Kabupaten Lebong bisa membaik. Termasuk terkait asuransi. Menurut dia, Pemkab Lebong wajib mengasuransikan para THLT.

“Kalau kita berbicara aturan dan regulasi. Aturan dan regulasi itu adanya di eksekutif dan legislatif. Kami sebagai masyarakat, hanya menyuarakan aspirasi. Makanya, kami sangat berterimakasih dengan diundang hearing. Di sini, kami jadi tahu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan  terkait THLT ini,” kata Deston.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong Wilyan Bachtiar SIP M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Deston.

Terkait kesejahteraan THLT dengan honorarium yang lebih layak, politisi yang dulu juga berstatus sebagai ASN Pemkab Lebong ini mengatakan, bahwa DPRD Lebong akan berupaya agar jumlah THLT di Pemkab Lebong bisa disesuaikan dengan Anjab (Analisis Jabatan).

“BPJS ketenagakerjaan untuk THLT ini, termasuk juga terkait honorarium itu akan kita perjuangkan. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda Kabupaten Lebong, yakni Pak Deston,” kata Wilyan.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong Sumiati SP mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Deston.

Namun demikian, dia menegaskan, apapun kebijakan atau langkah yang diambil oleh Pemkab Lebong, tetap mengacu sepenuhnya pada aturan atau regulasi yang berlaku.

Mantan Kepala Dinas Disperkan Kabupaten Lebong ini mengatakan, perubahan status dari TKK ke THLT itu berdasarkan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga non PNS atau non P3K dengan istilah honorer, TKK atau sebutan lainnya.

Bahkan, kata Sumiati, pemberian honorarium TKK tahun 2019 sempat menjadi temuan BPK.

Menyiasati itu, Pemkab Lebong mengubah TKK menjadi THLT, setelah berkosultasi dengan BPK.

“Sementara untuk honorarium atau gaji THLT, kita tetap berpedoman dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Summiati.  

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua Komisi III Rama Candra, Sekretaris Komisi I Piter. Kepala Bagian Orsi Elsivera, dan sejumlah perwakilan THLT. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed

Polisi Tangkap Pria Ngaku Wartawan Usai Peras Ketua Poktan

Rabu, 28 Sep 2022 04:23 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Seorang pria berinisial SE (40) warga Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan ditangkap personel Polsek Bermani Ulu...

DPRD Bahas Polemik Perpindahan Penduduk, Kades dan Ketua Adat Silang Pendapat

Rabu, 28 Sep 2022 03:18 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara – DPRD Bengkulu Utara melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing terkait polemik perpindahan...

Soal Dokumen Legalitas, Komisi III Nilai PT SIL Bertele-tele

Rabu, 28 Sep 2022 02:22 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara -  Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tampaknya begitu getol memperjuangkan aspirasi masyarakat Bumi Ratu Samban...

Hearing dengan Komisi III, PT SIL Akui Garap Kawasan Hutan Register 71 Air Bintunan

Rabu, 28 Sep 2022 01:47 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Komisi III DPRD Bengkulu Utara kembali memanggil manajemen PT Sandabi Indah Lestari untuk mengikuti Rapat Dengar...

Heboh, Warga Bermani Ulu Temukan Tengkorak Manusia

Selasa, 27 Sep 2022 11:00 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Warga Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada Senin (26/9/2022) sore sekira pukul 15.45 WIB,...

Bupati Prioritaskan Anggaran Pilkades dan Rekrutmen P3K di Perubahan APBD

Senin, 26 Sep 2022 11:55 WIB

fokusbengkulu,lebong – DPRD Kabupaten Lebong menggelar tiga rapat paripurna dengan agenda berbeda secara maraton pada Senin (26/9/2022) bertempat...

BUMDes Nangai Tayau I Gulung Tikar, Inspektorat Segera Audit

Senin, 26 Sep 2022 07:54 WIB

fokusbengkulu,lebong – Inspektorat Kabupaten Lebong memastikan akan segera mengaudit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nangai Tayau I Kecamatan Amen....

Giliran BRIN Dukung Percepatan Pembangunan di Lebong

Jumat, 23 Sep 2022 08:53 WIB

fokusbengkulu,lebong – Upaya Bupati Lebong Kopli Ansori yang terus menggalang dukungan dari pemerintah pusat agar terwujud percepatan pembangunan...

Usai Asesmen, Peserta Lelang JPTP akan Ikuti Uji Gagasan

Jumat, 23 Sep 2022 06:44 WIB

fokusbengkulu,lebong – Peserta Seleksi Terbuka (Selter) atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup Pemkab Lebong kembali akan...

Bawaslu Lebong Buka Lowongan Panwascam, Pendaftaran hingga Pekan Depan

Kamis, 22 Sep 2022 11:55 WIB

fokusbengkulu,lebong - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebong melalui pokja perekrutan panitia pengawas pemilihan kecamatan...

%d blogger menyukai ini: