Dewan Apresiasi Langkah Deston Perjuangkan Kesejahteraan THLT Lebong

Jumat, 17 Jul 2020 01:24 WIB
Editor : Emzon Nurdin

fokusbengkulu,lebong – Deston Nusantara, seorang pemuda warga Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, terketuk untuk menyuarakan aspirasi Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkup Pemkab Lebong.

Deston mengaku, bahwa dirinya sudah banyak mendengar keluhan dari THLT di lingkup Pemkab Lebong.

Keluhan tersebut seperti honorarium yang diterima oleh THLT tersebut masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR).

Itu pun dibayarkan terkadang 3 bulan sekali. Selain terkait honorarium, THLT juga bisa dipecat sewaktu-waktu secara sepihak oleh Pemkab Lebong apa bila tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sebagaimana tercantum dalam klausul Surat Keputusan (SK) perekrutan THLT itu sendiri.

Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, THLT di lingkup Pemkab Lebong yang jumlahnya tembus 2000 orang, tidak diasuransikan.

Berangkat dengan kondisi tersebut. Deston merasa prihatin. Dia memutuskan untuk memperjuangkan agar kesejahteraan THLT di lingkup Pemkab Lebong bisa lebih baik.

Kamis (16/7/2020), Komisi I DPRD Lebong memanggil Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk hearing terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan Deston.

Hearing digelar di ruang rapat intern DPRD, di jalur dua perkantoran Tubei. Dipimpin Ketua Komisi I Wilyan Bahctiar SIP M.Si.

Hadir dalam hearing tersebut Plt Kepala BKPSDM Sumiati SP dan Kabid Pengadaan Pegawai Apedo Irman Bangsawan.

Diketahui, ada 5 tuntutan yang disampaikan Deston. Pertama, Pemkab Lebong diminta untuk mengembalikan status THLT ke TKK (Tenaga Kerja Kontrak) seperti sebelumnya.

Kedua, Pemkab Lebong melalui BPKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menghilangkan beberapa poin yang tertuang di dalam SK THLT. Yakni terkait bisa dipecat secara sepihak dan tidak menuntut menjadi ASN.

Ketiga, agar Pemkab Lebong menaikkan gaji (Honorarium) THLT sesuai UMR atau UMRD. Pemkab Lebong diminta untuk melindungi THLT dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, Pemkab Lebong diminta untuk membuat regulasi untuk melindungi THLT dari imbas politik.  

“Tuntutan kami selaku masyarakat, dengan jadinya Kabupaten Lebong ini. Generasi muda dan generasi kerja di Kabupaten Lebong ini bisa berharkat dan bermartabat,” ujar Deston saat dikonfirmasi usai hearing.

Deston menekankan, bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan  THLT di Kabupaten Lebong bisa membaik. Termasuk terkait asuransi. Menurut dia, Pemkab Lebong wajib mengasuransikan para THLT.

“Kalau kita berbicara aturan dan regulasi. Aturan dan regulasi itu adanya di eksekutif dan legislatif. Kami sebagai masyarakat, hanya menyuarakan aspirasi. Makanya, kami sangat berterimakasih dengan diundang hearing. Di sini, kami jadi tahu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan  terkait THLT ini,” kata Deston.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong Wilyan Bachtiar SIP M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Deston.

Terkait kesejahteraan THLT dengan honorarium yang lebih layak, politisi yang dulu juga berstatus sebagai ASN Pemkab Lebong ini mengatakan, bahwa DPRD Lebong akan berupaya agar jumlah THLT di Pemkab Lebong bisa disesuaikan dengan Anjab (Analisis Jabatan).

“BPJS ketenagakerjaan untuk THLT ini, termasuk juga terkait honorarium itu akan kita perjuangkan. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda Kabupaten Lebong, yakni Pak Deston,” kata Wilyan.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong Sumiati SP mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Deston.

Namun demikian, dia menegaskan, apapun kebijakan atau langkah yang diambil oleh Pemkab Lebong, tetap mengacu sepenuhnya pada aturan atau regulasi yang berlaku.

Mantan Kepala Dinas Disperkan Kabupaten Lebong ini mengatakan, perubahan status dari TKK ke THLT itu berdasarkan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga non PNS atau non P3K dengan istilah honorer, TKK atau sebutan lainnya.

Bahkan, kata Sumiati, pemberian honorarium TKK tahun 2019 sempat menjadi temuan BPK.

Menyiasati itu, Pemkab Lebong mengubah TKK menjadi THLT, setelah berkosultasi dengan BPK.

“Sementara untuk honorarium atau gaji THLT, kita tetap berpedoman dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Summiati.  

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua Komisi III Rama Candra, Sekretaris Komisi I Piter. Kepala Bagian Orsi Elsivera, dan sejumlah perwakilan THLT. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Pimpinan RMOL Bengkulu Ditembak, Kapolda Bentuk Tim Buru Pelaku

Jumat, 3 Feb 2023 11:19 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Penembakan terhadap pimpinan media online RMOL Bengkulu Dr Rahiman Dani yang terjadi tak jauh dari kediaman pribadinya...

Gempar, Warga Semelako Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 2 Feb 2023 09:51 WIB

fokusbengkulu,lebong – Warga Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria paruh baya yang sudah tidak...

Tendang Pintu Kantor hingga Rusak, ASN Satpol PP Lebong Dicecar Polisi

Rabu, 1 Feb 2023 09:39 WIB

fokusbengkulu,lebong -  Seorang ASN di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong berinisial RS belum lama ini dilaporkan ke...

Marak Isu Penculikan Anak di Bengkulu, Polisi Belum Terima Laporan

Senin, 30 Jan 2023 09:21 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Maraknya isu penculikan anak yang beredar di Media Sosial (Medsos) Facebook sejak beberapa hari terakhir, mejadi...

Luput dari Pengawasan Sang Ibu, Bocah 6 Tahun di Lebong Tewas Tenggelam

Sabtu, 28 Jan 2023 09:58 WIB

fokusbengkulu,lebong – Malang nasib bocah yang masih berusia 6,5 tahun bernama Arsya. Buah hati Piki (32) warga Desa Pelabuhan Talang Leak...

KPU Lebong Instruksikan PPS Segera Rekrut Pantarlih

Rabu, 25 Jan 2023 07:10 WIB

fokusbengkulu,lebong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong menginstruksikan kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk segera...

Senyum Sumringah 65 ASN Lebong Usai Dilantik Jadi Pjs Kades

Selasa, 24 Jan 2023 10:42 WIB

fokusbengkulu,lebong – Sebanyak 65 orang ASN di lingkup Pemkab Lebong ditunjuk oleh Bupati Lebong Kopli Ansori menjadi Penjabat Sementara (Pjs)...

Calon PPS Ikuti Tes Wawancara, Materinya Terkait Tiga Hal Ini

Selasa, 17 Jan 2023 12:13 WIB

Ketua KPU Lebong Shalahuddin Al Khidhr SE saat mewawancarai peserta seleksi PPS di ruang kerjanya, Senin (16/1/2023) fokusbengkulu,lebong - Komisi...

Gugat Tapal Batas Lebong – BU, Bupati Kopli Tunjuk Yusril sebagai Kuasa Hukum

Sabtu, 14 Jan 2023 11:49 WIB

fokusbengkulu,lebong - Pemkab Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Kopli Ansori tak main-main dalam memperjuangkan Eks Kecamatan Padang Bano agar...

Kuota PPS di Lebong Hanya 312, Peserta Seleksi Tembus 1316 Orang

Sabtu, 7 Jan 2023 09:53 WIB

Ketua KPU Kabupaten Lebong Shalahuddin Al Khidhr SE (kanan, pakai batik) saat memantau seleksi tertulis calon Anggota PPS di SMAN 5 Lebong Atas,...

%d blogger menyukai ini: