• 486
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    486
    Shares

fokusbengkulu,lebong – Deston Nusantara, seorang pemuda warga Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, terketuk untuk menyuarakan aspirasi Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkup Pemkab Lebong.

Deston mengaku, bahwa dirinya sudah banyak mendengar keluhan dari THLT di lingkup Pemkab Lebong.

Keluhan tersebut seperti honorarium yang diterima oleh THLT tersebut masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR).

Itu pun dibayarkan terkadang 3 bulan sekali. Selain terkait honorarium, THLT juga bisa dipecat sewaktu-waktu secara sepihak oleh Pemkab Lebong apa bila tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sebagaimana tercantum dalam klausul Surat Keputusan (SK) perekrutan THLT itu sendiri.

Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, THLT di lingkup Pemkab Lebong yang jumlahnya tembus 2000 orang, tidak diasuransikan.

Berangkat dengan kondisi tersebut. Deston merasa prihatin. Dia memutuskan untuk memperjuangkan agar kesejahteraan THLT di lingkup Pemkab Lebong bisa lebih baik.

Kamis (16/7/2020), Komisi I DPRD Lebong memanggil Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk hearing terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan Deston.

Hearing digelar di ruang rapat intern DPRD, di jalur dua perkantoran Tubei. Dipimpin Ketua Komisi I Wilyan Bahctiar SIP M.Si.

Hadir dalam hearing tersebut Plt Kepala BKPSDM Sumiati SP dan Kabid Pengadaan Pegawai Apedo Irman Bangsawan.

Diketahui, ada 5 tuntutan yang disampaikan Deston. Pertama, Pemkab Lebong diminta untuk mengembalikan status THLT ke TKK (Tenaga Kerja Kontrak) seperti sebelumnya.

Kedua, Pemkab Lebong melalui BPKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menghilangkan beberapa poin yang tertuang di dalam SK THLT. Yakni terkait bisa dipecat secara sepihak dan tidak menuntut menjadi ASN.

Ketiga, agar Pemkab Lebong menaikkan gaji (Honorarium) THLT sesuai UMR atau UMRD. Pemkab Lebong diminta untuk melindungi THLT dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, Pemkab Lebong diminta untuk membuat regulasi untuk melindungi THLT dari imbas politik.  

“Tuntutan kami selaku masyarakat, dengan jadinya Kabupaten Lebong ini. Generasi muda dan generasi kerja di Kabupaten Lebong ini bisa berharkat dan bermartabat,” ujar Deston saat dikonfirmasi usai hearing.

Deston menekankan, bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan  THLT di Kabupaten Lebong bisa membaik. Termasuk terkait asuransi. Menurut dia, Pemkab Lebong wajib mengasuransikan para THLT.

“Kalau kita berbicara aturan dan regulasi. Aturan dan regulasi itu adanya di eksekutif dan legislatif. Kami sebagai masyarakat, hanya menyuarakan aspirasi. Makanya, kami sangat berterimakasih dengan diundang hearing. Di sini, kami jadi tahu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan  terkait THLT ini,” kata Deston.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong Wilyan Bachtiar SIP M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Deston.

Terkait kesejahteraan THLT dengan honorarium yang lebih layak, politisi yang dulu juga berstatus sebagai ASN Pemkab Lebong ini mengatakan, bahwa DPRD Lebong akan berupaya agar jumlah THLT di Pemkab Lebong bisa disesuaikan dengan Anjab (Analisis Jabatan).

“BPJS ketenagakerjaan untuk THLT ini, termasuk juga terkait honorarium itu akan kita perjuangkan. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda Kabupaten Lebong, yakni Pak Deston,” kata Wilyan.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong Sumiati SP mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Deston.

Namun demikian, dia menegaskan, apapun kebijakan atau langkah yang diambil oleh Pemkab Lebong, tetap mengacu sepenuhnya pada aturan atau regulasi yang berlaku.

Mantan Kepala Dinas Disperkan Kabupaten Lebong ini mengatakan, perubahan status dari TKK ke THLT itu berdasarkan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga non PNS atau non P3K dengan istilah honorer, TKK atau sebutan lainnya.

Bahkan, kata Sumiati, pemberian honorarium TKK tahun 2019 sempat menjadi temuan BPK.

Menyiasati itu, Pemkab Lebong mengubah TKK menjadi THLT, setelah berkosultasi dengan BPK.

“Sementara untuk honorarium atau gaji THLT, kita tetap berpedoman dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Summiati.  

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua Komisi III Rama Candra, Sekretaris Komisi I Piter. Kepala Bagian Orsi Elsivera, dan sejumlah perwakilan THLT. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Bupati Larang ASN Lebong Mudik, Apalagi Gunakan Mobnas

Selasa, 4 Mei 2021 07:21 WIB

Bupati Lebong Kopli Ansori fokusbengkulu,lebong – Ini peringatan bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Lebong. Khususnya bagi pejabat eselon yang...

Bupati dan Ketua DPRD Lebong Teken Rancangan Awal RPJMD 2021-2026

Selasa, 4 Mei 2021 05:18 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori dan Ketua DPRD Carles Ronsen SSos menandatangani kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan...

Toyota Hilux Jatuh ke Jurang, Sopir Patah Pinggang

Minggu, 2 Mei 2021 09:50 WIB

fokusbengkulu,lebong – Kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan provinsi di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang pada Minggu (2/5/2021) siang...

HIPMI dan JMSI Bengkulu Berkolaborasi

Minggu, 2 Mei 2021 02:18 WIB

Dari kiri ke kanan : Dewan pakar JMSI Marsal Abadi, Ketua JMSI Riki Susanto, Ketum HIPMI Undang Sumbaga dan Dewan Pembina HIPMI Yuan...

BPD Berperan Wujudkan Lebong Bahagia dan Sejahtera

Sabtu, 1 Mei 2021 10:58 WIB

Bupati Kopli Ansori saat melantik anggota BPD fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori meminta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa...

Enam Kali Bersurat ke DPUPR Minta Jalan Provinsi Diperbaiki, Toso : Tak Pernah Direspons

Kamis, 29 Apr 2021 11:48 WIB

Plt Kabid Bina Marga Haris Santoso ST fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRP)...

Penyidikan Korupsi di Setwan Lebong Terus Bergulir, Delapan Auditor Hitung Kerugian Negara

Rabu, 28 Apr 2021 11:48 WIB

Kasis Pidsus Kejari Lebong Ronald Thomas Mendrofa SH fokusbengkulu,lebong – Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Sekretariat Dewan...

Waduh, Oknum Polisi di Bengkulu Utara Simpan Sabu, Ganja hingga Senpi Rakitan

Selasa, 27 Apr 2021 08:54 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Subdit III Direktorat Resnarkoba Polda Bengkulu menangkap oknum polisi berinisial BH yang diketahui berdinas di Polres...

Tindaklanjuti Larangan Mudik, Polda Bengkulu Dirikan Lima Pos di Perbatasan

Minggu, 25 Apr 2021 02:30 WIB

Rakor Lintas Sektoral yang dihadiri Wagub Dr E H Rosjonsyah  fokusbengkulu,kotabengkulu – Polda Bengkulu mendirikan lima pos di perbatasan...

Polisi Tangkap Sejoli di Bengkulu yang Nekat Edar Sabu

Sabtu, 24 Apr 2021 11:56 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Seorang pria berinisial AF (30) dan perempuan berinisial WA (24) ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu pada...

%d blogger menyukai ini: