• 486
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    486
    Shares

fokusbengkulu,lebong – Deston Nusantara, seorang pemuda warga Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, terketuk untuk menyuarakan aspirasi Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkup Pemkab Lebong.

Deston mengaku, bahwa dirinya sudah banyak mendengar keluhan dari THLT di lingkup Pemkab Lebong.

Keluhan tersebut seperti honorarium yang diterima oleh THLT tersebut masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR).

Itu pun dibayarkan terkadang 3 bulan sekali. Selain terkait honorarium, THLT juga bisa dipecat sewaktu-waktu secara sepihak oleh Pemkab Lebong apa bila tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Sebagaimana tercantum dalam klausul Surat Keputusan (SK) perekrutan THLT itu sendiri.

Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, THLT di lingkup Pemkab Lebong yang jumlahnya tembus 2000 orang, tidak diasuransikan.

Berangkat dengan kondisi tersebut. Deston merasa prihatin. Dia memutuskan untuk memperjuangkan agar kesejahteraan THLT di lingkup Pemkab Lebong bisa lebih baik.

Kamis (16/7/2020), Komisi I DPRD Lebong memanggil Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk hearing terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan Deston.

Hearing digelar di ruang rapat intern DPRD, di jalur dua perkantoran Tubei. Dipimpin Ketua Komisi I Wilyan Bahctiar SIP M.Si.

Hadir dalam hearing tersebut Plt Kepala BKPSDM Sumiati SP dan Kabid Pengadaan Pegawai Apedo Irman Bangsawan.

Diketahui, ada 5 tuntutan yang disampaikan Deston. Pertama, Pemkab Lebong diminta untuk mengembalikan status THLT ke TKK (Tenaga Kerja Kontrak) seperti sebelumnya.

Kedua, Pemkab Lebong melalui BPKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menghilangkan beberapa poin yang tertuang di dalam SK THLT. Yakni terkait bisa dipecat secara sepihak dan tidak menuntut menjadi ASN.

Ketiga, agar Pemkab Lebong menaikkan gaji (Honorarium) THLT sesuai UMR atau UMRD. Pemkab Lebong diminta untuk melindungi THLT dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terakhir, Pemkab Lebong diminta untuk membuat regulasi untuk melindungi THLT dari imbas politik.  

“Tuntutan kami selaku masyarakat, dengan jadinya Kabupaten Lebong ini. Generasi muda dan generasi kerja di Kabupaten Lebong ini bisa berharkat dan bermartabat,” ujar Deston saat dikonfirmasi usai hearing.

Deston menekankan, bahwa dirinya akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan  THLT di Kabupaten Lebong bisa membaik. Termasuk terkait asuransi. Menurut dia, Pemkab Lebong wajib mengasuransikan para THLT.

“Kalau kita berbicara aturan dan regulasi. Aturan dan regulasi itu adanya di eksekutif dan legislatif. Kami sebagai masyarakat, hanya menyuarakan aspirasi. Makanya, kami sangat berterimakasih dengan diundang hearing. Di sini, kami jadi tahu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan  terkait THLT ini,” kata Deston.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lebong Wilyan Bachtiar SIP M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Deston.

Terkait kesejahteraan THLT dengan honorarium yang lebih layak, politisi yang dulu juga berstatus sebagai ASN Pemkab Lebong ini mengatakan, bahwa DPRD Lebong akan berupaya agar jumlah THLT di Pemkab Lebong bisa disesuaikan dengan Anjab (Analisis Jabatan).

“BPJS ketenagakerjaan untuk THLT ini, termasuk juga terkait honorarium itu akan kita perjuangkan. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda Kabupaten Lebong, yakni Pak Deston,” kata Wilyan.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong Sumiati SP mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Deston.

Namun demikian, dia menegaskan, apapun kebijakan atau langkah yang diambil oleh Pemkab Lebong, tetap mengacu sepenuhnya pada aturan atau regulasi yang berlaku.

Mantan Kepala Dinas Disperkan Kabupaten Lebong ini mengatakan, perubahan status dari TKK ke THLT itu berdasarkan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain itu, mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pemerintah pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut tenaga non PNS atau non P3K dengan istilah honorer, TKK atau sebutan lainnya.

Bahkan, kata Sumiati, pemberian honorarium TKK tahun 2019 sempat menjadi temuan BPK.

Menyiasati itu, Pemkab Lebong mengubah TKK menjadi THLT, setelah berkosultasi dengan BPK.

“Sementara untuk honorarium atau gaji THLT, kita tetap berpedoman dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Summiati.  

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua Komisi III Rama Candra, Sekretaris Komisi I Piter. Kepala Bagian Orsi Elsivera, dan sejumlah perwakilan THLT. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Pria Beristri Rudapaksa IRT Muda di Pondok Kebun

Jumat, 27 Nov 2020 01:22 WIB

Ilustrasi/net fokusbengkulu,lebong – Malang nasib Bulan ---nama samaran---, Ibu Rumah Tangga (IRT) muda berusia 18 tahun, warga Kecamatan Topos....

Oknum ASN Penusuk Ketua Panwascam Seluma Utara Tersangka

Kamis, 26 Nov 2020 01:07 WIB

Tersangka berinisial Kh  fokusbengkulu,seluma – Sat Reskrim Polres Seluma menetapkan Kh (43) yang diketahui merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara)...

Kukuhkan Pengurus Pusat, Bamsoet Yakin JMSI Komit Perangi Hoax

Kamis, 26 Nov 2020 09:53 WIB

fokusbengkulu,jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menaruh harapan besar kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan semakin...

Webinar Sukses, Pjs Bupati Lebong : Pemerintah Hadir Pulihkan Ekonomi

Rabu, 25 Nov 2020 10:56 WIB

Pjs Bupati Lebong Herwan Antoni dan Plt Kepala Dinas Kominfo-SP Donni Swabuana saat webinar berlangsung fokusbengkulu,lebong – Penjabat Sementara...

Ketua MPR Hadiri Pengukuhan Pengurus Pusat JMSI

Rabu, 25 Nov 2020 12:46 WIB

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa (kiri) dan Sekjen JMSI Mahmud Marhaba (kanan) fokusbengkulu,jakarta – Pengurus Pusat (PP) Jaringan Media Siber...

Ketua Panwascam di Seluma Ditikam, Polisi Gerak Cepat Amankan Pelaku

Rabu, 25 Nov 2020 09:46 WIB

Polisi saat berada di TKP  fokusbengkulu,seluma – Peristiwa penikaman Ketua Panwascam Seluma Utara Husnul Hamidiah oleh pelaku berinisial KH...

Tersandung Kasus Korupsi Pasar Rakyat, Pejabat Pemprov Bengkulu Ditahan

Selasa, 24 Nov 2020 08:29 WIB

Tersangka Sy dan Rf sebelum dibawa ke sel tahanan Polres Lebong  fokusbengkulu,lebong – Eks pejabat Lebong yang saat ini dipercaya sebagai Kepala...

Program Indonesia Pintar Selaras dengan Visi Misi Kopli Ansori – Fahrurrozi

Selasa, 24 Nov 2020 12:40 WIB

Kopli Ansori - Fahrurrozi fokusbengkulu,lebong – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lebong Nomor Urut 3 Kopli Ansori dan Fahrurrozi...

Angkut Solar Subsidi, Dua Warga Bengkulu Utara Ditangkap

Senin, 23 Nov 2020 04:59 WIB

Barang bukti mobil yang digunakan mengangkut solar subsidi fokusbengkulu,bengkuluutara – Tim Subdit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Direktorat...

Telegram Netralitas Polri Terbit, Kabid Humas : Tak Pandang Pangkat dan Jabatan

Senin, 23 Nov 2020 12:52 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Pilkada serentak tahun 2020 sudah di depan mata. Polri sebagai instrumen terpenting dalam menjaga keamanan dan...