60 Hari Petugas Belum Terima Uang Lelah, Posko Covid-19 Lebong Dibiarkan Kosong

Kamis, 13 Agu 2020 05:47 WIB
Editor : Emzon Nurdin

Posko Covid-19 Lebong di Desa Bioa Sengok 

fokusbengkulu,lebong – Sejak 2 pekan terakhir, Posko Covid-19 (Corona Virus Disease) Kabupaten Lebong di perbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong. Tepatnya di Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo Pengadang, lengang.

Tidak lagi tampak ada aktifitas di posko tersebut. Kendaraan bisa bebas lalu lalang. Baik dari arah Kabupaten Rejang Lebong menuju ke Lebong. Pun sebaliknya.

Tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, maupun pendataan seperti sebelumnya.

Posko yang menjadi garda terdepan dalam memerangi Covid-19 itu, kini kosong melompong ibarat rumah yang ditinggal pergi penghuninya.

Yang ada hanya meja, kursi, kipas angin serta beberapa barang lainnya.

Termasuk, satu unit mobil dapur lapangan milik Dinas PMDSos Kabupaten Lebong yang terparkir di belakang posko. Mobil itu pun, tidak berfungsi.

Kondisi Posko Covid-19 di perbatasan Lebong-Bengkulu Utara (BU), tepatnya di Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas juga tak jauh berbeda.

Rupanya, petugas gabungan yang berjaga siang dan malam di Posko untuk mempertahankan Lebong tetap dalam zona hijau Covid-19, seluruhnya sudah menarik diri.

Ada apa ? Tersendatnya pembayaran uang lelah para petugas menjadi alasan utama. Selain kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Bahkan, petugas dari Bidang Perhubungan dan Saptol PP, sudah menarik diri sejak awal Juni 2020 lalu.

Pasca petugas Bidang Perhubungan dan Satpol PP menarik diri. Petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), TNI dan Polri masih bertahan.

Belakangan, petugas Dinkes pun sudah mulai ogah-ogahan. Hingga akhirnya memutuskan menarik diri pula.

Terakhir, petugas dari BPBD, TNI dan Polri serta PMI (Palang Merah Indonesia) Lebong juga mengambil sikap serupa.

Infonya, uang lelah petugas posko yang besarannya Rp 100.000 setiap kali shift tugas (Sehari semalam atau 24 jam), belum dibayarkan sejak Juni 2020. Uang lelah yang belum dibayarkan untuk 60 hari.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Koordinator Posko Covid-19 Kabupaten Lebong Fakhrurrozi SSos M.Si yang juga Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebong, membenarkan hal tersebut.

Pria yang akrab disapa Rozi ini mengakui, kosongnya Posko Covid-19 di perbatasan, tidak hanya dipicu keterlambatan dalam membayar uang lelah.

Termasuk juga besaran uang lelah sebesar Rp 100.000 yang juga banyak dikeluhkan.

“Kami kan selaku koordinator, tidak bisa semena-mena menambah itu (Uang lelah,red). Karena ada aturan. Satu orang Rp 100 ribu per 24 jam, itu ada Perka (Peraturan Kepala,red) BNPB,” terang Rozi, Kamis (13/8/2020).

Terkait keterlambatan pembayaran uang lelah, Rozi tidak menampik. Kata dia, untuk pembayaran uang lelah Tahap I dan II lancar.

Namun, untuk Tahap III, sampai Kamis (13/8/2020), belum cair. Pengajuan sudah disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong.

“Disposisi Pak Bupati sudah kita ambil. Nah, sampai sekarang, prosesnya di BKD (Badan Keuangan Daerah,red). Saya tidak tahu apo lagi kendalanya,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dishutbun Kabupaten Lebong (OPD lama,red) ini.

Dia mengatakan, besaran biaya operasional kedua Posko Covid-19 Lebong yang diajukan untuk  Tahap III ini berkisar Rp 540 juta.

Di dalamnya termasuk untuk membayar uang lelah petugas Posko yang belum dibayarkan selama 60 hari.

“Kalau pengajuan itu, mungkin setengah bulan lebih. Review inspektorat sudah. Aku malas pusing lagi sekarang. Yang jelas, semua persyaratan sudah kita lengkapi,” tandas Rozi.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten  Lebong Erik Rosadi SSTP M.Si membantah bahwa pengajuan pencairan Belanja Tak Terduga (BTT) Tahap III itu sudah disampaikan sejak sekitar 15 hari yang lalu.

Menurut Erik, dia diberi tahu bahwa berkas pengajuan pencairan sudah dimasukkan ke BKD, baru pekan lalu saat dirinya sedang Dinas Luar (DL) ke Kemendagri.

Mantan Camat Pinang Belapis ini mengakui, sebelumnya, BKD justru menunggu-nunggu usulan pencairan BTT Covid-19. Tapi, tidak ada pengajuan.

“Terkait pengajuan itu, di sini saya perjelas. Pengajuan ini dimasukkan pada saat kami sedang berangkat. Lagi dinas luar ke Kemendagri minggu lalu. Saat kami dinas, ada laporan bahwa ada masuk pengajuan. Saya langsung sampaikan agar diproses. Saat itu, karena kita sedang DL, jadi tidak disampaikan kendalanya apa,” terang Erik, saat dikonfirmasi di Sekretariat DPRD Lebong, Kamis (13/8/2020).

Setelah masuk kantor lagi pada Senin (10/8/2020) lalu, sambung Erik, diketahui ada beberapa kendala. Pertama, kendala internal yakni aplikasi Simda Keuangan belum diupdate untuk menampung pelaporan BTT.

Dia langsung memerintahkan agar Simda diupdate. Termasuk meminta kepada OPD-OPD penerima BTT untuk mengupdate Simda.

Setelah diupdate, ada masalah eksternal. Yaitu, harus menginput laporan realisasi dana yang telah dicairkan sebelumnya.

“Nah, BPBD ternyata belum pernah menyampaikan, sudah dua kali pencairan itu. Makanya saya bilang. Mintak dong.., kita surati. Informasinya tadi, laporan itu sudah. Pada prinsipnya, kami tidak ada menghambat. Kalau semuanya sudah lengkap dan tidak ada lagi kendala. Kita akan langsung terbitkan SP2D,” tandas Erik. (wez)

ucapan ramadhan dprd

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Sampah Ditangani Pihak Ketiga, DLH Nilai Lebih Efektif dan Bisa Sumbang PAD

Selasa, 6 Jun 2023 11:48 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pengelolaan sampah di Kabupaten Lebong tahun ini tidak lagi ditangani secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)....

DPRD Lebong Bahas Raperda Pajak dan Retribusi

Sabtu, 3 Jun 2023 01:35 WIB

fokusbengkulu,lebong - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Lebong menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pihak...

Usai Pimpin Upacara Harlah Pancasila, Kopli Serahkan SK PPPK Nakes

Sabtu, 3 Jun 2023 12:29 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar upacara peringatan hari lahir (Harlah) Pancasila, bertempat di halaman kantor...

Pemdes Lebong Tambang Salurkan BLT Rp 900 Ribu per KPM

Rabu, 31 Mei 2023 10:35 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pemerintah Desa (Pemdes) Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I bersumber...

Lahan MT-II Desa Magelang Baru Capai 35 Hektar, Terluas di Lebong Sakti

Selasa, 30 Mei 2023 09:11 WIB

fokusbengkulu,lebong – Penjabat Sementara (Pjs) Kades Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Muhammad Taufik SE tampaknya benar-benar getol dalam...

MT-II Bergulir, Bupati Kopli Ansori Ogah Duduk Manis di Ruang Ber-AC

Selasa, 30 Mei 2023 06:11 WIB

fokusbengkulu,lebong – Program turun tanam padi minimal dua kali setahun (MT-II) yang merupakan program unggulan Bupati Lebong Kopli Ansori dan...

Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dan DJPb Teken MoU

Kamis, 25 Mei 2023 09:39 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori menerima audiensi jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)...

Heboh, Warga Lebong Sakti Ditemukan Tewas di Jurang

Kamis, 25 Mei 2023 05:22 WIB

fokusbengkulu,lebong – Warga Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning dan sekitarnya pada Kamis (25/5/2023) pagi sekira pukul 09.45 WIB dihebohkan...

21 KPM di Desa Sukau Datang I Terima BLT Rp 900 Ribu

Rabu, 24 Mei 2023 06:42 WIB

fokusbengkulu,lebong – Sebanyak 21 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sukau Datang I Kecamatan Tubei menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)...

Animo Masyarakat Ikut MT-II Tinggi, Bupati Kopli Intens Turun ke Sawah

Senin, 22 Mei 2023 09:50 WIB

fokusbengkulu,lebong – Animo masyarakat Kabupaten Lebong untuk ikut menyukseskan program turun tanam kedua (MT-II) yang merupakan program unggulan...

%d blogger menyukai ini: