• 1.9K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.9K
    Shares

Posko Covid-19 Lebong di Desa Bioa Sengok 

fokusbengkulu,lebong – Sejak 2 pekan terakhir, Posko Covid-19 (Corona Virus Disease) Kabupaten Lebong di perbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong. Tepatnya di Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo Pengadang, lengang.

Tidak lagi tampak ada aktifitas di posko tersebut. Kendaraan bisa bebas lalu lalang. Baik dari arah Kabupaten Rejang Lebong menuju ke Lebong. Pun sebaliknya.

Tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, maupun pendataan seperti sebelumnya.

Posko yang menjadi garda terdepan dalam memerangi Covid-19 itu, kini kosong melompong ibarat rumah yang ditinggal pergi penghuninya.

Yang ada hanya meja, kursi, kipas angin serta beberapa barang lainnya.

Termasuk, satu unit mobil dapur lapangan milik Dinas PMDSos Kabupaten Lebong yang terparkir di belakang posko. Mobil itu pun, tidak berfungsi.

Kondisi Posko Covid-19 di perbatasan Lebong-Bengkulu Utara (BU), tepatnya di Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas juga tak jauh berbeda.

Rupanya, petugas gabungan yang berjaga siang dan malam di Posko untuk mempertahankan Lebong tetap dalam zona hijau Covid-19, seluruhnya sudah menarik diri.

Ada apa ? Tersendatnya pembayaran uang lelah para petugas menjadi alasan utama. Selain kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Bahkan, petugas dari Bidang Perhubungan dan Saptol PP, sudah menarik diri sejak awal Juni 2020 lalu.

Pasca petugas Bidang Perhubungan dan Satpol PP menarik diri. Petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), TNI dan Polri masih bertahan.

Belakangan, petugas Dinkes pun sudah mulai ogah-ogahan. Hingga akhirnya memutuskan menarik diri pula.

Terakhir, petugas dari BPBD, TNI dan Polri serta PMI (Palang Merah Indonesia) Lebong juga mengambil sikap serupa.

Infonya, uang lelah petugas posko yang besarannya Rp 100.000 setiap kali shift tugas (Sehari semalam atau 24 jam), belum dibayarkan sejak Juni 2020. Uang lelah yang belum dibayarkan untuk 60 hari.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Koordinator Posko Covid-19 Kabupaten Lebong Fakhrurrozi SSos M.Si yang juga Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebong, membenarkan hal tersebut.

Pria yang akrab disapa Rozi ini mengakui, kosongnya Posko Covid-19 di perbatasan, tidak hanya dipicu keterlambatan dalam membayar uang lelah.

Termasuk juga besaran uang lelah sebesar Rp 100.000 yang juga banyak dikeluhkan.

“Kami kan selaku koordinator, tidak bisa semena-mena menambah itu (Uang lelah,red). Karena ada aturan. Satu orang Rp 100 ribu per 24 jam, itu ada Perka (Peraturan Kepala,red) BNPB,” terang Rozi, Kamis (13/8/2020).

Terkait keterlambatan pembayaran uang lelah, Rozi tidak menampik. Kata dia, untuk pembayaran uang lelah Tahap I dan II lancar.

Namun, untuk Tahap III, sampai Kamis (13/8/2020), belum cair. Pengajuan sudah disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong.

“Disposisi Pak Bupati sudah kita ambil. Nah, sampai sekarang, prosesnya di BKD (Badan Keuangan Daerah,red). Saya tidak tahu apo lagi kendalanya,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dishutbun Kabupaten Lebong (OPD lama,red) ini.

Dia mengatakan, besaran biaya operasional kedua Posko Covid-19 Lebong yang diajukan untuk  Tahap III ini berkisar Rp 540 juta.

Di dalamnya termasuk untuk membayar uang lelah petugas Posko yang belum dibayarkan selama 60 hari.

“Kalau pengajuan itu, mungkin setengah bulan lebih. Review inspektorat sudah. Aku malas pusing lagi sekarang. Yang jelas, semua persyaratan sudah kita lengkapi,” tandas Rozi.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten  Lebong Erik Rosadi SSTP M.Si membantah bahwa pengajuan pencairan Belanja Tak Terduga (BTT) Tahap III itu sudah disampaikan sejak sekitar 15 hari yang lalu.

Menurut Erik, dia diberi tahu bahwa berkas pengajuan pencairan sudah dimasukkan ke BKD, baru pekan lalu saat dirinya sedang Dinas Luar (DL) ke Kemendagri.

Mantan Camat Pinang Belapis ini mengakui, sebelumnya, BKD justru menunggu-nunggu usulan pencairan BTT Covid-19. Tapi, tidak ada pengajuan.

“Terkait pengajuan itu, di sini saya perjelas. Pengajuan ini dimasukkan pada saat kami sedang berangkat. Lagi dinas luar ke Kemendagri minggu lalu. Saat kami dinas, ada laporan bahwa ada masuk pengajuan. Saya langsung sampaikan agar diproses. Saat itu, karena kita sedang DL, jadi tidak disampaikan kendalanya apa,” terang Erik, saat dikonfirmasi di Sekretariat DPRD Lebong, Kamis (13/8/2020).

Setelah masuk kantor lagi pada Senin (10/8/2020) lalu, sambung Erik, diketahui ada beberapa kendala. Pertama, kendala internal yakni aplikasi Simda Keuangan belum diupdate untuk menampung pelaporan BTT.

Dia langsung memerintahkan agar Simda diupdate. Termasuk meminta kepada OPD-OPD penerima BTT untuk mengupdate Simda.

Setelah diupdate, ada masalah eksternal. Yaitu, harus menginput laporan realisasi dana yang telah dicairkan sebelumnya.

“Nah, BPBD ternyata belum pernah menyampaikan, sudah dua kali pencairan itu. Makanya saya bilang. Mintak dong.., kita surati. Informasinya tadi, laporan itu sudah. Pada prinsipnya, kami tidak ada menghambat. Kalau semuanya sudah lengkap dan tidak ada lagi kendala. Kita akan langsung terbitkan SP2D,” tandas Erik. (wez)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Sempat Mangkir, Kades yang Diduga Korupsi DD Ini Tak Berkutik saat Dijemput Polisi

Rabu, 20 Okt 2021 11:30 WIB

Tersangka Ma (kanan) saat diperiksa penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Kepahiang fokusbengkulu,kepahiang – Oknum Kades Kelobak Kecamatan...

Gerebek Galian C Ilegal di Lubuk Penyamun, Polisi Amankan Dua Orang

Rabu, 20 Okt 2021 09:49 WIB

fokusbengkulu,kepahiang - Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) bersama Tim Jupi Sat Reskrim Polres Kepahiang menggerebek tambang Galian C yang...

Kasus Covid-19 Menurun Drastis, Dinkes Rejang Lebong Tetap Geber Vaksinasi

Selasa, 19 Okt 2021 08:12 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Kasus Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong menurun drastis sejak beberapa pekan terakhir. Saat ini, kasus aktif hanya...

Luar Biasa, BNNP Bengkulu Gagalkan Penyeludupan 143 Kilogram Ganja Senilai Rp 700 Juta

Sabtu, 16 Okt 2021 09:01 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong –  Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu menorehkan prestasi luar biasa dalam memberantas peredaran...

Baru Sepekan Dilantik, Oknum Pejabat Pemprov Bengkulu Diciduk Gegara Tipu Warga Ratusan Juta

Sabtu, 16 Okt 2021 01:38 WIB

Hr saat diperiksa penyidik Reskrim Polres Bengkulu fokusbengkulu,kotabengkulu – Seorang oknum penjabat Pemprov Bengkulu yang baru sekitar sepekan...

Tersandung UU ITE, Eks Anggota Polri di Rejang Lebong Malah Ketahuan Tanam Ganja

Kamis, 14 Okt 2021 11:06 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Apes dialami seorang pria berinisial AYH (40). Ia ditangkap tim gabungan Sat Resnarkoba dan Sat Reskrim Polres Rejang...

Pemkab Lebong Tetapkan Pilkades Serentak 14 Desember 2021

Kamis, 14 Okt 2021 05:41 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara atau hari H Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Gelombang...

Verifikasi Faktual di Bengkulu Selesai, JMSI Selangkah Lagi Jadi Konstituen Dewan Pers

Rabu, 13 Okt 2021 09:17 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Rangkaian verifikasi faktual (Verfak) yang dilaksanakan oleh Dewan Pers terhadap 12 Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan...

Perburuan Tikus Lanjut Tahun Depan, Pemkab Lebong Bakal Gelontorkan Rp 900 Juta

Selasa, 12 Okt 2021 06:18 WIB

Bupati Lebong Kopli Ansori saat dikonfirmasi di sela-sela acara panen raya di Desa Kota Baru, Kamis (7/10/2021) fokusbengkulu,lebong –...

Usai Sertijab, Hartoni Fokus Persiapkan Pilkades Serentak Desember Ini

Selasa, 12 Okt 2021 04:36 WIB

Plt Kepala Dinas PMDSos Hartoni (kanan) dan Kepala Dinas Perkim Reko Haryanto saat sertijab, Senin (11/10/2021) fokusbengkulu,lebong – Mantan...

%d blogger menyukai ini: