Home / Hukum / Mediasi Soal Batas Wilayah Deadlock, Pemkab Lebong Tunggu Putusan MK

Mediasi Soal Batas Wilayah Deadlock, Pemkab Lebong Tunggu Putusan MK

Sabtu, 15 Jun 2024 08:29 WIB
Editor : Emzon Nurdin
Wabup Lebong Drs Fahrurrozi MPd (kanan), Kepala Dinkes Rachman SKM, Sekretaris Daerah (Sekda) H Mustarani Abidin SH MSi dan Kepala Bappeda Erik Rosadi SSTP MSi saat supervisi mediasi sengketa batas wilayah Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara di Kemendagri, Jum'at (14/6/2024)
Wabup Lebong Drs Fahrurrozi MPd (kanan), Kepala Dinkes Rachman SKM, Sekretaris Daerah (Sekda) H Mustarani Abidin SH MSi dan Kepala Bappeda Erik Rosadi SSTP MSi saat supervisi mediasi sengketa batas wilayah Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara di Kemendagri, Jum'at (14/6/2024)

fokusbengkulu,jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah menjalankan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) RI dengan mebuka ruang mediasi seluas-luasnya bersama Pemkab Bengkulu Utara berkenaan dengan sengketa batas wilayah kedua kabupaten, termasuk wilayah yang dulunya disebut Padang Bano (Saat masih masuk wilayah Lebong). Mediasi ini sendiri difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Namun, mediasi yang digelar, tidak menemukan kata sepakat alias buntu (deadlock).

Pemkab Bengkulu Utara masih bersikukuh berpegang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong H Mustarani Abidin SH MSi saat dikonfirmasi fokusbengkulu.com membenarkan, baik Pemkab Lebong maupun Bengkulu Utara masih bertahan dengan argumen masing-masing hingga tidak menemukan kata sepakat.

Menurut Mustarani, pasca mediasi di Balai Raya Semarak Bengkulu beberapa waktu lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang Gubernur Bengkulu, Bupati Lebong dan Bupati Bengkulu Utara untuk mengikuti supervisi pelaksanaan mediasi putusan sela Nomor 71/PUU-XXI/2023. Supervisi ini digelar di Ruang Rapat Biro Hukum Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, pada Jum’at (14/6/2024).

Baca juga : Bupati Kopli Saksikan Peresmian Pasar Ajai Siang oleh Mendag Zulkifli Hasan

“Saat supervisi, Bengkulu Utara masih bersikukuh pada Permendagri. Karena, menurut mereka itu adalah aturan terakhir yang baku,” kata Mustarani, Sabtu (15/6/2024).

Dia menjelaskan, mengacu pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang bisa merubah Permendagri 20 Tahun 2015 tersebut adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht).

Oleh sebab itu, kata dia, langkah hukum yang diambil Pemkab Lebong, tidak menggunggat Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung (MA). Melainkan, mengajukan uji materi Undang Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

“Berkaca pada Permendagri Nomor 141 itu, hanya ada satu celah untuk merubah Permendagri 20 yaitu, lewat pengadilan. Makanya, di forum di Kemendagri kemaren, saya sudah memetakan dan menjelaskan sedetail mungkin. Namun, kayaknya harus melalui MK. Sebab, masing-masing punya argumen dan dasar. Bengkulu Utara ke aturan Permendagri. Sedangkan kita, mau menguji Undang Undang,” paparnya.

Baca juga : Kabar Baik, Pemkab Lebong Segera Gelar Operasi Katarak Gratis, Ini Jadwalnya

Ditanya terkait apakah masih ada ruang mediasi, Mustarani mengatakan, bahwa tidak ada lagi rapat di tingkat pemerintah. Sebab, dalam putusan sela, MK memberi tenggat waktu tiga bulan. Terhitung mulai April – Juni 2024 untuk melaksanakan mediasi. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada kesepakatan, maka Kemendagri akan menyampaikan hasil tersebut ke MK.

“Artinya, kembali lagi ke MK. MK yang nanti memutuskan Inkracht-nya. Kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan, hasilnya, sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemkab Lebong,” demikian Mustarani.

Diketahui, supervisi mediasi di Kemendagri dipimpin Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan didampingi Kepala Biro Hukum Mendagri Wahyu Chadra Kusuma Purwo Nugoroho SH MHum. 

Sementara, Pemkab Lebong tampak dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Drs Fahrurrozi MPd didampingi segenap pejabat eselon lainnya.(wez)

Baja Juga

News Feed

Bupati Resmikan Unit Dialisis RSUD Lebong, Cuci Darah Kini Tak Mesti ke Luar Daerah

Kamis, 11 Jul 2024 09:55 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori SSos meresmikan (launching) Unit Dialisis RSUD Lebong di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong...

Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Bupati Kopli Minta Terus Bantu Rakyat

Kamis, 4 Jul 2024 05:18 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori SSos didampingi Wabup Drs Fahrurrozi MPd secara resmi mengukuhkan dan mengesahkan perpanjangan...

Longsor Hantui Pengendara, DPUPRP Lebong akan Bangun Jalan Baru di Talang Ratu

Sabtu, 29 Jun 2024 09:02 WIB

fokusbengkulu,lebong – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (DPURP) Kabupaten Lebong tak tinggal diam menyikapi kondisi ruas jalan...

Pesan Bupati Kopli Usai Lantik Mahmud Siam Jadi Pj Sekda : Bekerjalah Sepenuh Hati

Kamis, 27 Jun 2024 09:59 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori SSos melantik Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Mahmud Siam SP MM sebagai Penjabat (Pj)...

Mediasi Soal Batas Wilayah Deadlock, Pemkab Lebong Tunggu Putusan MK

Sabtu, 15 Jun 2024 08:29 WIB

fokusbengkulu,jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah menjalankan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) RI dengan mebuka ruang mediasi...

Bupati Kopli Saksikan Peresmian Pasar Ajai Siang oleh Mendag Zulkifli Hasan

Jumat, 14 Jun 2024 10:57 WIB

fokusbengkulu,lebong – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Dr (HC) Zulkifili Hasan SE MM menginjakkan kaki di Bumi Rafflesia pada Jum’at (14/6/2024)....

Bupati Kopli Ansori akan Perpanjang Masa Jabatan 27 Kades

Kamis, 13 Jun 2024 09:51 WIB

fokusbengkulu,jakarta– Sebagai tindaklanjut atas berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6...

Kabar Baik, Pemkab Lebong Segera Gelar Operasi Katarak Gratis, Ini Jadwalnya

Selasa, 11 Jun 2024 08:36 WIB

fokusbengkulu,lebong – Kabar baik bagi warga Kabupaten Lebong yang menderita penyakit katarak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melalui Dinas...

Legislatif Sampaikan Pandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban APBD Lebong 2023

Selasa, 11 Jun 2024 12:53 WIB

fokusbengkulu,lebong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi...

Wabup Fahrurrozi Dorong Pelaku Usaha Daftarkan Kekayaan Intelektual

Senin, 10 Jun 2024 09:47 WIB

fokusbengkulu,lebong – Wakil Bupati (Wabup) Lebong Drs Fahrurrozi MPd menghadiri kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual yang...

Berita Terbaru

International

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Fokus