Apedo Irman Bangsawan SH
fokusbengkulu,lebong – Bagi Anda yang berminat menjadi CPNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), agar bersiap-siap. Bulan depan, Pemkab Lebong akan membuka tahapan seleksi. Menurut Plt Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Lebong Nelawati MM melalui Kabid Pengadaan Pegawai dan Informasi Apedo Irman Bangsawan SH, jadwal seleksi CPNS dan PPPK harus diumumkan sebelum tanggal 14 Juni 2021.
“Terkait dengan juklak dan juknis perekrutan CPNS dan PPPK ini, itu masih akan kita jemput ke Kemen PANRB segera. Sementara untuk jadwal seleksi, sesuai dengan petunjuk pusat, sudah harus diumumkan di bawah tanggal 14 Juni 2021,” kata Apedo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (27/5/2021).
Pemkab Lebong sendiri, lanjut Pedo, sapaan akrabnya, mendapatkan jatah 381 formasi CPNS dan PPPK. Rinciannya, untuk PPPK guru sebanyak 257. Kemudian, tenaga kesehatan sebanyak 81. Terdiri dari 65 CPNS dan 16 PPPK. Terakhir, formasi tenaga teknis sebanyak 43. Terdiri dari 36 CPNS dan 7 PPPK.
Khusus untuk PPPK guru, kata dia, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi salah satu oleh calon pelamar. Yakni, terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), memiliki Serdik (Sertifikat Pendidik) atau honorer K2 (Kategori II) yang berlatar belakang keguruan.
“Sementara untuk syarat-syarat lain, termasuk rincian formasi guru, teknis dan kesehatan, itu nanti akan disampaikan di pengumuman resmi,” sebut Pedo.
Minim Anggaran
Meski tahapan perekrutan CPNS dan PPPK sudah di depan mata. Namun, panitia seleksi masih dipusingkan dengan minimnya anggaran. Menurut Pedo, anggaran yang telah diploting di APBD hanya Rp 125 juta dari total usulan yang mencapai Rp 900 juta.
“Ini sifatnya segera. Harus diantisipasi. Karena, seleksi CPNS ini, jadwalnya mendesak. Dan perlu adanya rapat lanjutan di tingkat TAPD. Insya Allah, pimpinan sudah berkomitmen untuk mengantisipasi ini,” ungkap Pedo. Jika berkaca pada perekrutan CPNS formasi tahun 2019, ujar dia, anggaran yang dibutuhkan setidaknya Rp 600 juta.
“Selain kemungkinan besar pelaksanaan CAT (Computer Asissted Test) itu masih di LPTIK Unib dan tentu itu membutuhkan biaya. Apa lagi, seleksi CPNS ini kan lintas sektoral. Jadi, tidak hanya kita dari BKPSDM saja yang terlibat,” tandasnya. (wez)
