fokusbengkulu,bengkuluutara – DPRD Bengkulu Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (14/11/2022). Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sonti Bakara SH tersebut, jawaban dari pihak eksekutif disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Utara Arie Septia Adinata SE MAP.
Mengawali jawaban, Wabup menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua fraksi yang telah memberikan dukungan, tanggapan, saran dan kritik yang konstruktif terhadap rancangan APBD tahun 2023.
Pantauan media ini, beberapa poin yang disampaikan Wabup yakni terkait percepatan pemulihan sosial ekonomi pasca covid-19, program perlindungan bagi masyarakat miskin, peningkatan SDM dan pembagunan infrastruktur serta mencari sumber potensi peningkatan APBD.
Wabup memaparkan, dengan dukungan penuh DPRD, Pemkab Bengkulu Utara akan terus memaksimalkan sumber–sumber keuangan demi pemulihan ekonomi. Termasuk menguatkan reformasi struktural. Lalu, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memproritaskan sektor kesehatan, program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kemudian, kata dia, peningkatan SDM dan pembagunan infrastruktur tetap menjadi prioritas.
“Pemerintah daerah telah memberikan ruang khusus terhadap pokok – pokok pikiran DPRD yang menjadi salah satu subsektor dari APBD. Sinergitas antara legislatif dan eksekutif akan terus dibangun,” tutur Wabup.
Lebih spesifik, Wabup menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait belanja hibah tahun 2022. Menurutnya, terkait anggaran hibah merujuk pada Pasall 44 Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Utara Nomor 50 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Maupun Bantuan Sosial.
Selanjutnya, Wabup juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi PAN terkait pemerataan pembagunan. Wabup mengatakan, dibutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan SDM yang mumpuni.
“Saya yakin beberapa jawaban yang telah disampaikan tentu belum dapat memenuhi keinginan atau kepuasan anggota dewan yang terhormat. Untuk itu kiranya hal – hal yang memerlukan pendalaman pembahasan dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi yang membidangi bersama eksekutif,” ungkap Wabup.
Diketahui, rapat paripurna tersebut dihadiri unsur FKPD, perwakilan instansi vertikal, para pejabat eselon di lingkup Pemkab Bengkulu Utara dan undangan lainnya.(cha/adv)
