fokusbengkulu,lebong – Usai mutasi besar-besaran beberapa waktu lalu yang berlangsung dalam tiga jilid, Bupati Lebong Kopli Ansori SSos meminta seluruh jajarannya untuk bekerja cepat dengan sasaran kinerja yang jelas dan terukur. Hal tersebut demi terwujudnya visi dan misi untuk masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera. Sebagai langkah awal, para Kepala Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lebong menandatangani Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan pakta integritas di hadapan bupati.
Kegiatan ini digelar di ruang rapat Rumdin Bupati di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tubei pada Senin (25/3/2024) pagi sekira pukul 09.30 WIB.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong H Mustarani Abidin SH MSi yang mendampingi bupati dalam kegiatan itu menjelaskan, penandatanganan PK SKP dan Pakta Integritas ini sebagai implementasi Peraturan MenPAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Menurutnya, ini wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi.
“Dokumen ini (PK SKP,red) ini sebagai penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam periode tertentu. Juga sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,” terang Mustarani.
Sementara, berkenaan dengan Pakta Integritas, Mustarani menerangkan, di antaranya bertujuan untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca juga : Mutasi Jilid III, Bupati Kopli Lantik 38 Pejabat Administrasi
“Penandatanganan Perjanjian Kinerja, SKP dan Pakta Integritas bukan hanya sekadar seremonial. Tapi, bentuk kesepakatan dan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai target kinerja yang terukur di tahun berjalan. Jika tidak tercapai target, pak bupati maupun kepala OPD secara berjenjang bisa memberikan sanksi,” terang Mustarani.
Sementara itu, Bupati Kopli Ansori berujar, penandatanganan PK SKP dan Pakta Integritas ini juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Lebong. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Tahun Anggaran (TA) 2023, dari 18 indikator sasaran kinerja, diketahui terdapat 6 indikator yang belum mencapai target.
Baca juga : Bupati Kopli Ansori Rombak Pejabat Eselon II, III dan IV, Ini Daftar Lengkapnya
“Ada beberapa target yang belum tercapai di tahun 2023. Dengan penandatanganan PK SKP dan Pakta Integritas ini, kita harapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebong bisa bekerja maksimal untuk mencapai target yang belum terpenuhi,” kata bupati.
Diketahui, ada tiga pejabat yang secara simbolis menandatangani PK SKP dan Pakta Integritas di hadapan bupati. Mereka adalah Sekda H Mustarani Abidin SH MSi, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lebong Tantomi dan Camat Lebong Sakti Sabirin. Kemudian, diikuti oleh pejabat eselon lainnya.
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Asisten I Setda Lebong Reko Haryanto SSos MSi, Asisten II Setda Lebong Yuswati, Staf Ahli Bupati dan para kepala OPD.(red)
