Firli Bahuri/net
fokusbengkulu,jakarta – Tahapan Pilkada serentak 2020 akan memasuki tahapan berikutnya yaitu kampanye yang cukup panjang, yaitu dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari.
Jauh sebelum sampai kepada tahapan ini, KPK telah mengamati sekaligus memberikan ‘warning’ dalam bentuk sosialisasi kepada penyelenggara pemilu.
Dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta partai politik, agar tidak melanggar kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam pesta demokrasi rakyat di daerah pada tahun ini.
Terdapat 7 bentuk dan 30 jenis tindak pidana korupsi yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.
Salah satunya adalah suap-menyuap yang sering kali terjadi di mana penyelenggara pemilu atau ASN di pusat maupun daerah, sangat rentan disuap oleh peserta pemilu yang kedapatan melanggar aturan kampanye. Dan itu sering terjadi dan mewarnai perhelatan pilkada.
“Berdasarkan data tahun 2018 sewaktu saya bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK sebanyak 30 kali KPK melakukan OTT dengan 122 tersangka dan 22 kepala daerah, terkait tindak pidana korupsi berupa suap-menyuap,” kata Ketua KPK RI Firli Bahuri.
Untuk itu ia mengingatkan, jika ini terjadi, maka KPK akan menjerat penerima dan pemberi suap dengan Pasal 5 UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001.
Dengan kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 250 Juta.
“Proses pilkada benar ranah politik, sedangkan penegakkan hukum pada ranah berbeda, sehingga proses penegakkan hukum oleh KPK tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan pilkada,” ungkap Firli.
Selain suap-menyuap, hal lain yang rentan terjadi dalam tahapan pilkada adalah gratifikasi.
Untuk itu KPK telah membangun sistem pelaporan gratifikasi online.
Bagi ASN atau penyelenggara negara yang ingin melaporkan hadiah terkait fungsi, tugas, dan jabatannya, silahkan mengakses tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau hubungi layanan informasi publik di nomor telepon 198.
Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL KPK) yang dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci GOL KPK.
Laporan juga bisa dikirim melalui surat elektronik ke pelaporan gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK.
Selain akses-akses tersebut, pelaporan juga bisa dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi di instansi masing-masing, kemudian akan diteruskan ke KPK.
“Kepada rekan-rekanku penyelenggara negara, aparatur pemerintah baik di pusat dan di daerah, serta para peserta Pilkada 2020, mari kita patrikan nilai kejujuran dan kebenaran di dalam hati dan pikiran kita. Di mana kejujuran adalah kesederhanaan yang paling berharga dan kebenaran akan selalu berteriak memekakkan telinga dari bisikan dan rayuan kejahatan korupsi,” sampai Firli.
Dirinya berharap Pilkada Serentak 2020 dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, dan berintegritas.
Sehingga dapat mewujudkan semua cita-cita dan harapan Founding Fathers, di mana negara ini dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. (rls/JMSI)
