Home / Nasional / Ketua KPK Akui Kasus Fee Proyek Mendominasi

Ketua KPK Akui Kasus Fee Proyek Mendominasi

Senin, 14 Sep 2020 09:34 WIB
Editor : Emzon Nurdin

fokusbengkulu,jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan.

Bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI H Firli Bahuri juga menegaskan, faktanya memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktik kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/9/2020).

Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta.

Terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Firli.

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan, korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” ungkapnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada. 

“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” katanya.

Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan.

Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK. Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain.

Pertama jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta. 

“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara,” kata Firli.

Selanjutnya, sambung dia, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem.  

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada. 

Dikatakan, sesuai teori yang ia ketahui, korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system).

Keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Khususnya, dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).

“Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (law enforcement approach),” urai Firli.

Untuk itu, pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara. 

“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktik korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” demikian Firli. (rls/JMSI)

Baja Juga

News Feed

Kunjungi Lebong, Dandim 0409 RL yang Baru Disambut Hangat Bupati Kopli

Rabu, 28 Feb 2024 10:35 WIB

fokusbengkulu,lebong – Setelah beberapa hari dilantik dan resmi memegang tampuk pimpinan Komando Distrik Militer (Kodim) 0409 Rejang Lebong (RL),...

Seleksi Paskibraka Dimulai, Ratusan Pelajar Bersaing

Selasa, 27 Feb 2024 09:09 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah resmi memulai tahapan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)...

Bupati, Wabup dan Sekda Kompak Hadir, Festival Perahu Naga di Danau Tes Meriah

Rabu, 6 Des 2023 02:55 WIB

fokusbengkulu,lebong – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lebong yang ke-20 Tahun 2023, Pemkab Lebong melalui Dinas Pemuda...

Meriahkan HUT Lebong ke-20, Bupati Lepas Ribuan Peserta Lomba Baris Berbaris

Rabu, 6 Des 2023 01:21 WIB

fokusbengkulu,lebong – Rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lebong ke-20 Tahun 2023 telah dimulai sejak...

Aktif Sampaikan Peluang Investasi, Pemkab Lebong Raih Penghargaan Treasury Award

Senin, 4 Des 2023 08:57 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong meraih penghargaan dalam acara Treasury Award yang digelar oleh Kementerian Keuangan...

Tutup Kegiatan Survei Akreditasi RSUD, Bupati Tegaskan Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan

Rabu, 29 Nov 2023 10:13 WIB

fokusbengkulu,lebong – Survei penilaian akreditasi RSUD Lebong yang berlangsung selama dua hari, mulai Senin (27/11/2023) hingga Selasa...

Puncak Peringatan HKN, Kopli Ansori Beri Penghargaan kepada Nakes Teladan

Rabu, 29 Nov 2023 01:00 WIB

fokusbengkulu,lebong – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong menggelar puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 Tahun 2023,...

Lebong Tercepat di Provinsi Bengkulu Sahkan APBD, Bupati Instruksikan Jajaran Bekerja Maksimal

Selasa, 28 Nov 2023 09:02 WIB

fokusbengkulu,lebong – Kabupaten Lebong tercatat sebagai kabupaten atau daerah tercepat di Provinsi Bengkulu yang mengesahkan Rancangan Peratuan...

Hadiri HUT Provinsi Bengkulu ke-55, Bupati Kopli Harap Kesejahteraan Masyarakat Makin Merata

Minggu, 19 Nov 2023 12:50 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu -  Bupati Lebong Kopli Ansori didampingi istri tercinta yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Lebong Elvi Sukaisih menghadiri...

Ikut Panen Padi MT-2 di Desa Garut, Bupati Kopli Ansori Puji Kegigihan Petani

Kamis, 16 Nov 2023 09:51 WIB

fokusbengkulu,lebong – Kegigihan petani di Desa Garut Kecamatan Amen dalam menyukseskan program tanam dan panen dua kali dalam setahun atau yang...

Berita Terbaru

International

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Fokus