Ketua KPK Akui Kasus Fee Proyek Mendominasi

Senin, 14 Sep 2020 09:34 WIB
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares

fokusbengkulu,jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan.

Bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI H Firli Bahuri juga menegaskan, faktanya memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktik kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/9/2020).

Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta.

Terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Firli.

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan, korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” ungkapnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada. 

“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” katanya.

Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan.

Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK. Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain.

Pertama jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta. 

“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara,” kata Firli.

Selanjutnya, sambung dia, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem.  

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada. 

Dikatakan, sesuai teori yang ia ketahui, korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system).

Keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Khususnya, dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).

“Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (law enforcement approach),” urai Firli.

Untuk itu, pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara. 

“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktik korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” demikian Firli. (rls/JMSI)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI, Polisi Geledah Rumah Mufran Imron

Senin, 8 Mar 2021 05:53 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Bengkulu menggeledah rumah Ketua KONI...

Buka Rakerda JMSI Sumbar, Wagub Sampaikan Pentingnya Media Siber untuk Edukasi Vaksin

Sabtu, 6 Mar 2021 10:58 WIB

fokusbengkulu,padang - Media massa, khususnya media digital atau siber berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang arti vaksinasi Covid-19...

Bandit Pecah Kaca Beraksi, Sasar Mobil Hakim di Bengkulu

Sabtu, 6 Mar 2021 08:42 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Komplotan bandit pecah kaca beraksi di Jalan KZ Abidin Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Rabu...

Miris, Remaja 13 Tahun di Bengkulu Utara Nekat Curi Motor

Kamis, 4 Mar 2021 10:41 WIB

Press release curanmor di Mapolres Bengkulu Utara, Rabu (3/3/2021) fokusbengkulu,bengkuluutara – Kasus curanmor terjadi di Kabupaten Bengkulu...

Mobil Manager Indomaret Tabrak Bocah 5 Tahun di Kepahiang

Kamis, 4 Mar 2021 08:19 WIB

fokusbengkulu,kepahiang – Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan Desa Suro Lembak Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada Rabu (3/3/2021)...

Meski Mendekam di Lapas, Napi Ini Bisa Edar Sabu

Rabu, 3 Mar 2021 06:27 WIB

Press release terkait peredaran sabu di Lapas Bentiring fokusbengkulu,kotabengkulu – Jeruji besi rupanya tak jadi penghalang bagi RK (43) yang...

Tancap Gas Usai Dilantik, Bupati : Kita Harus Banyak Bekerja

Selasa, 2 Mar 2021 11:50 WIB

Bupati Kopli Ansori (kiri) dan Sekda H Mustarani Abdin (kanan) saat rapat terbatas dengan OPD fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori...

DAU Lebong Dipangkas Rp 12 Miliar

Selasa, 2 Mar 2021 02:42 WIB

Kabid Anggaran BKD Lebong Riswan Effendi  fokusbengkulu,lebong – Langkah pemerintah pusat kembali melakukan refocusing dan realokasi anggaran di...

Pidato Perdana di Hadapan Dewan, Bupati Ajak Bergandengan Tangan Bangun Lebong

Senin, 1 Mar 2021 08:25 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori didampingi Wakil Bupati Drs Fahrurrozi MPd menyampaikan pidato perdananya di hadapan para anggota...

Syamsul – Hendra Bertekad Jadikan Rejang Lebong Makin Bercahaya

Minggu, 28 Feb 2021 12:18 WIB

Drs Syamsul Effendi MM - Hendra Wahyudiansyah SH, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2021-2024 fokusbengkulu,rejanglebong – Drs Syamsul Efendi...

%d blogger menyukai ini: