Ketua KPK Akui Kasus Fee Proyek Mendominasi

Senin, 14 Sep 2020 09:34 WIB
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares

fokusbengkulu,jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan.

Bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI H Firli Bahuri juga menegaskan, faktanya memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktik kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/9/2020).

Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta.

Terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Firli.

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan, korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” ungkapnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada. 

“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” katanya.

Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan.

Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK. Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain.

Pertama jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta. 

“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara,” kata Firli.

Selanjutnya, sambung dia, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem.  

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada. 

Dikatakan, sesuai teori yang ia ketahui, korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system).

Keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Khususnya, dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).

“Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (law enforcement approach),” urai Firli.

Untuk itu, pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara. 

“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktik korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” demikian Firli. (rls/JMSI)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Webinar Sukses, Pjs Bupati Lebong : Pemerintah Hadir Pulihkan Ekonomi

Rabu, 25 Nov 2020 10:56 WIB

Pjs Bupati Lebong Herwan Antoni dan Plt Kepala Dinas Kominfo-SP Donni Swabuana saat webinar berlangsung fokusbengkulu,lebong – Penjabat Sementara...

Ketua MPR Hadiri Pengukuhan Pengurus Pusat JMSI

Rabu, 25 Nov 2020 12:46 WIB

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa (kiri) dan Sekjen JMSI Mahmud Marhaba (kanan) fokusbengkulu,jakarta – Pengurus Pusat (PP) Jaringan Media Siber...

Ketua Panwascam di Seluma Ditikam, Polisi Gerak Cepat Amankan Pelaku

Rabu, 25 Nov 2020 09:46 WIB

Polisi saat berada di TKP  fokusbengkulu,seluma – Peristiwa penikaman Ketua Panwascam Seluma Utara Husnul Hamidiah oleh pelaku berinisial KH...

Tersandung Kasus Korupsi Pasar Rakyat, Pejabat Pemprov Bengkulu Ditahan

Selasa, 24 Nov 2020 08:29 WIB

Tersangka Sy dan Rf sebelum dibawa ke sel tahanan Polres Lebong  fokusbengkulu,lebong – Eks pejabat Lebong yang saat ini dipercaya sebagai Kepala...

Program Indonesia Pintar Selaras dengan Visi Misi Kopli Ansori – Fahrurrozi

Selasa, 24 Nov 2020 12:40 WIB

Kopli Ansori - Fahrurrozi fokusbengkulu,lebong – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lebong Nomor Urut 3 Kopli Ansori dan Fahrurrozi...

Angkut Solar Subsidi, Dua Warga Bengkulu Utara Ditangkap

Senin, 23 Nov 2020 04:59 WIB

Barang bukti mobil yang digunakan mengangkut solar subsidi fokusbengkulu,bengkuluutara – Tim Subdit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Direktorat...

Telegram Netralitas Polri Terbit, Kabid Humas : Tak Pandang Pangkat dan Jabatan

Senin, 23 Nov 2020 12:52 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Pilkada serentak tahun 2020 sudah di depan mata. Polri sebagai instrumen terpenting dalam menjaga keamanan dan...

Begini Tunanetra Memilih

Minggu, 22 Nov 2020 05:14 WIB

fokusbengkulu,lebong – Simulasi pemungutan dan penghitungan suara (Putungsura) yang digelar KPU (Komisi Pemilihan Umum) Lebong, Sabtu (21/11/2020),...

Siang Bolong, Pria Paruh Baya di Rejang Lebong Ini Gagahi Anak Keterbelakangan Mental

Minggu, 22 Nov 2020 01:50 WIB

Pelaku berinisial SA saat diperiksa polisi  fokusbengkulu,rejanglebong – Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polres Rejang...

7 Personel Terpapar Covid-19, Kapolres Rejang Lebong Bantu Sembako dan Obat-obatan

Sabtu, 21 Nov 2020 07:40 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Kapolres Rejang Lebong AKBP Puji Prayitno S.IK MH, Jum’at (20/11/2020) membesuk anggotanya yang terpapar Covid-19...