Ketua KPK Akui Kasus Fee Proyek Mendominasi

Senin, 14 Sep 2020 09:34 WIB
Editor : Emzon Nurdin

fokusbengkulu,jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan.

Bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI H Firli Bahuri juga menegaskan, faktanya memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktik kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/9/2020).

Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta.

Terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Firli.

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan, korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” ungkapnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada. 

“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” katanya.

Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan.

Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK. Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain.

Pertama jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta. 

“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara,” kata Firli.

Selanjutnya, sambung dia, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem.  

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada. 

Dikatakan, sesuai teori yang ia ketahui, korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system).

Keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Khususnya, dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).

“Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (law enforcement approach),” urai Firli.

Untuk itu, pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara. 

“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktik korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” demikian Firli. (rls/JMSI)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed

Bengkulu Utara Satu-satunya Kabupaten yang Memiliki Perda RPIK

Rabu, 5 Okt 2022 11:53 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi...

Ikuti Upacara Kesaktian Pancasila, Sonti Bakara Kebagian Tugas Ini

Selasa, 4 Okt 2022 08:48 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara SH mengikuti upacara peringatan Hari...

Rumah di Lebong Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

Selasa, 4 Okt 2022 07:55 WIB

fokusbengkulu,lebong -  Kebakaran terjadi di Desa Gandung Baru Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Selasa (4/10/2022) pagi sekira pukul...

Dua Jam Pencarian, Pemuda Tenggelam di Picung Ditemukan Meninggal

Jumat, 30 Sep 2022 03:39 WIB

fokusbengkulu,lebong – Warga Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tubei dan sekitarnya pada Jum’at (30/9/2022) siang sekira pukul 12.10, gempar....

Tok ! DPRD Lebong Sahkan Perubahan APBD 2022

Kamis, 29 Sep 2022 08:02 WIB

fokusbengkulu,lebong – DPRD Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...

Polisi Tangkap Pria Ngaku Wartawan Usai Peras Ketua Poktan

Rabu, 28 Sep 2022 04:23 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Seorang pria berinisial SE (40) warga Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan ditangkap personel Polsek Bermani Ulu...

DPRD Bahas Polemik Perpindahan Penduduk, Kades dan Ketua Adat Silang Pendapat

Rabu, 28 Sep 2022 03:18 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara – DPRD Bengkulu Utara melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing terkait polemik perpindahan...

Soal Dokumen Legalitas, Komisi III Nilai PT SIL Bertele-tele

Rabu, 28 Sep 2022 02:22 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara -  Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tampaknya begitu getol memperjuangkan aspirasi masyarakat Bumi Ratu Samban...

Hearing dengan Komisi III, PT SIL Akui Garap Kawasan Hutan Register 71 Air Bintunan

Rabu, 28 Sep 2022 01:47 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Komisi III DPRD Bengkulu Utara kembali memanggil manajemen PT Sandabi Indah Lestari untuk mengikuti Rapat Dengar...

Heboh, Warga Bermani Ulu Temukan Tengkorak Manusia

Selasa, 27 Sep 2022 11:00 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Warga Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada Senin (26/9/2022) sore sekira pukul 15.45 WIB,...

%d blogger menyukai ini: