Ketua KPK Akui Kasus Fee Proyek Mendominasi

Senin, 14 Sep 2020 09:34 WIB
Editor : Emzon Nurdin

fokusbengkulu,jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyebutkan bahwa praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan.

Bahkan tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI H Firli Bahuri juga menegaskan, faktanya memang ada korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktik kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/9/2020).

Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta.

Terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Firli.

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan, korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” ungkapnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada. 

“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” katanya.

Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan.

Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK. Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain.

Pertama jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta. 

“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara,” kata Firli.

Selanjutnya, sambung dia, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem.  

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada. 

Dikatakan, sesuai teori yang ia ketahui, korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system).

Keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Khususnya, dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).

“Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (law enforcement approach),” urai Firli.

Untuk itu, pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara. 

“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktik korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” demikian Firli. (rls/JMSI)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Pimpinan RMOL Bengkulu Ditembak, Kapolda Bentuk Tim Buru Pelaku

Jumat, 3 Feb 2023 11:19 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Penembakan terhadap pimpinan media online RMOL Bengkulu Dr Rahiman Dani yang terjadi tak jauh dari kediaman pribadinya...

Gempar, Warga Semelako Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 2 Feb 2023 09:51 WIB

fokusbengkulu,lebong – Warga Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria paruh baya yang sudah tidak...

Tendang Pintu Kantor hingga Rusak, ASN Satpol PP Lebong Dicecar Polisi

Rabu, 1 Feb 2023 09:39 WIB

fokusbengkulu,lebong -  Seorang ASN di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong berinisial RS belum lama ini dilaporkan ke...

Marak Isu Penculikan Anak di Bengkulu, Polisi Belum Terima Laporan

Senin, 30 Jan 2023 09:21 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Maraknya isu penculikan anak yang beredar di Media Sosial (Medsos) Facebook sejak beberapa hari terakhir, mejadi...

Luput dari Pengawasan Sang Ibu, Bocah 6 Tahun di Lebong Tewas Tenggelam

Sabtu, 28 Jan 2023 09:58 WIB

fokusbengkulu,lebong – Malang nasib bocah yang masih berusia 6,5 tahun bernama Arsya. Buah hati Piki (32) warga Desa Pelabuhan Talang Leak...

KPU Lebong Instruksikan PPS Segera Rekrut Pantarlih

Rabu, 25 Jan 2023 07:10 WIB

fokusbengkulu,lebong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong menginstruksikan kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk segera...

Senyum Sumringah 65 ASN Lebong Usai Dilantik Jadi Pjs Kades

Selasa, 24 Jan 2023 10:42 WIB

fokusbengkulu,lebong – Sebanyak 65 orang ASN di lingkup Pemkab Lebong ditunjuk oleh Bupati Lebong Kopli Ansori menjadi Penjabat Sementara (Pjs)...

Calon PPS Ikuti Tes Wawancara, Materinya Terkait Tiga Hal Ini

Selasa, 17 Jan 2023 12:13 WIB

Ketua KPU Lebong Shalahuddin Al Khidhr SE saat mewawancarai peserta seleksi PPS di ruang kerjanya, Senin (16/1/2023) fokusbengkulu,lebong - Komisi...

Gugat Tapal Batas Lebong – BU, Bupati Kopli Tunjuk Yusril sebagai Kuasa Hukum

Sabtu, 14 Jan 2023 11:49 WIB

fokusbengkulu,lebong - Pemkab Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Kopli Ansori tak main-main dalam memperjuangkan Eks Kecamatan Padang Bano agar...

Kuota PPS di Lebong Hanya 312, Peserta Seleksi Tembus 1316 Orang

Sabtu, 7 Jan 2023 09:53 WIB

Ketua KPU Kabupaten Lebong Shalahuddin Al Khidhr SE (kanan, pakai batik) saat memantau seleksi tertulis calon Anggota PPS di SMAN 5 Lebong Atas,...

%d blogger menyukai ini: