Kongkalikong Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak

Jumat, 22 Jan 2021 01:53 WIB
Editor : Emzon Nurdin

fokusbengkulu,lebong– Sidang perkara korupsi pembangunan Pasar Rakyat di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning dengan pagu Rp 5,4 miliar bersumber dari APBN tahun 2018, kembali dilanjutkan, Rabu (20/1/2021) di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Ada dua orang terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah Syahroni selaku mantan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong.

Dan, Rafael, Direktur PT Awoh Ing Karya, rekanan pembangunan pasar yang kini terbengkalai itu.

Pada sidang kelima tersebut, sebanyak lima orang saksi dihadirkan. Yakni, Jas Widodo, bendahara pengeluaran pengerjaan proyek yang ditunjuk berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Perdagangan.

Kemudian, Eko Prasetyo selaku SIP Manager PT Awoh Ing Karya. Serta, tiga orang tim PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) yakni Nurcholis Putra, Yudi Sumanto dan Agus Suryadi.

Ada yang menarik dalam sidang kali ini. Berdasarkan berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Jas Widodo mengaku, ada pencairan dana yang dilakukan dua kali dalam sehari.

Yaitu termin untuk progres fisik 50 persen dan 75 persen. Nilainya secara keseluruhan setelah dipotong pajak mencapai Rp 1,8 Miliar.

Kejanggalan ini membuat hakim berpendapat, kuatnya indikasi permainan atau kongkalikong dalam proyek tersebut.

Terlebih, saat ditanya hakim, apakah bisa dalam satu hari dua kali pencairan. Jawaban yang disampaikan Jas Widodo cenderung melenceng.

Oleh sebab itu, dia diminta untuk membawa berkas-berkas pencairan pada sidang berikutnya.

Kemudian, Jas Widodo juga menyebut, dari nilai terkontrak, dana dicairkan sebanyak lima tahap.

Pertama, uang muka sebesar Rp 1,09 miliar setelah dipotong pajak menjadi Rp 991 juta.

Termin I Rp 1,022 miliar, dipotong pajak menjadi Rp 901 juta. Lalu, setelah progres fisik mencapai 50 persen, kembali ditarik Rp 1,022 miliar. Setelah dikurangi pajak menjadi Rp 901 juta.

Selanjutnya, 75 persen progres fisik, cair lagi sebesar Rp 1,022 miliar, dipotong pajak menjadi Rp 901 juta.

Terakhir, setelah 100 persen pengerjaan, dicairkan dengan besaran yang sama

Ada hal lain yang juga menyita perhatian. Penasihat Hukum (PH) terdakwa Syahroni, yakni Sugiarto mengatakan, pejabat di Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong atas nama Azhar SH ikut bertanggungjawab dalam perkara itu.

Dia dengan tegas menanyakan kepada saksi Jas Widodo terkait proses pencairan anggaran. Ada atau tidak keterlibatan terdakwa Syahroni.

Berdasarkan pengakuan Jas Widodo, terdakwa Syahroni tidak terlibat dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Itu tupoksi dari Azhar selaku PPTK perencanaan.

“Penguji SPM itu adalah Azhar, jadi terhadap dakwaan yang menurut jaksa itu adalah kesalahan Pak Syahroni adalah soal pengujian. Itu sebetulnya bukan kewenangannya Pak Syahroni, tapi kewenangan Azhar. Pak Syahroni itu di dalam dokumen pencairan, hanya mengetahui, kuncinya ada di Azhar,” beber Sugiarto saat diwawancarai usai persidangan.

Dia menambahkan, terkait dengan pencairan, pengujian penilaian terhadap proyek baik fisik maupun administrasi, menurutnya, adalah tanggungjawab Azhar.

“Dalam fakta persidangan dan fakta hukum jelas, kewenangan dan tugas dan tanggungjawab itu ada di Azhar, mestinya secara hukum, Azhar harus masuk dalam proses hukum ini,” katanya.

Dia berharap jaksa bisa terus mengembangkan dan menyeret pihak lain yang dinilainya ikut bertanggungjawab.

“Karena ini menyangkut daripada nasib klien kami, dia sudah rugi baik secara pribadi maupun jabatan dia sebagai pejabat negara,” tandas Sugiarto.

Gedung Pasar Rakyat di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong yang kini terbengkalai

 

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johan Satya Adhyaksa mengatakan, Jas Widodo akan kembali dihadirkan di sidang mendatang.

Sebab, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai masalah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang dikeluarkan.

“Ditanyakan apakah SP2D bisa dikeluarkan pada hari yang sama atau berkelang satu hari berikutnya, dia (Jas Widodo) mengaku bahwa informasi yang diberikan saat penyidikan itu ada kekeliruan. BAP ditandatangani olehnya, itu sebetulnya yang menjadi patokan kami membuat dakwaan,” kata dia.

Sekedar mengingatkan, kasus ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2019 lalu.

Dalam LHP itu, terdapat temuan senilai Rp 393 juta dan menjadi TGR (Tuntutan Ganti Rugi). Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas TGR tersebut diberi waktu selama 60 hari untuk mengembalikan. Namun hingga deadline atau batas waktu yang ditetapkan, tidak juga diselesaikan.

Kejari Lebong lalu melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan pembangunan pasar tersebut. Dalam perjalanannya, jaksa menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit lanjutan. Didapati penambahan nilai kerugian pada fisik dan pajak. (red)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed

Bengkulu Utara Satu-satunya Kabupaten yang Memiliki Perda RPIK

Rabu, 5 Okt 2022 11:53 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi...

Ikuti Upacara Kesaktian Pancasila, Sonti Bakara Kebagian Tugas Ini

Selasa, 4 Okt 2022 08:48 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara SH mengikuti upacara peringatan Hari...

Rumah di Lebong Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

Selasa, 4 Okt 2022 07:55 WIB

fokusbengkulu,lebong -  Kebakaran terjadi di Desa Gandung Baru Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Selasa (4/10/2022) pagi sekira pukul...

Dua Jam Pencarian, Pemuda Tenggelam di Picung Ditemukan Meninggal

Jumat, 30 Sep 2022 03:39 WIB

fokusbengkulu,lebong – Warga Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tubei dan sekitarnya pada Jum’at (30/9/2022) siang sekira pukul 12.10, gempar....

Tok ! DPRD Lebong Sahkan Perubahan APBD 2022

Kamis, 29 Sep 2022 08:02 WIB

fokusbengkulu,lebong – DPRD Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...

Polisi Tangkap Pria Ngaku Wartawan Usai Peras Ketua Poktan

Rabu, 28 Sep 2022 04:23 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Seorang pria berinisial SE (40) warga Desa Turan Baru Kecamatan Curup Selatan ditangkap personel Polsek Bermani Ulu...

DPRD Bahas Polemik Perpindahan Penduduk, Kades dan Ketua Adat Silang Pendapat

Rabu, 28 Sep 2022 03:18 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara – DPRD Bengkulu Utara melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing terkait polemik perpindahan...

Soal Dokumen Legalitas, Komisi III Nilai PT SIL Bertele-tele

Rabu, 28 Sep 2022 02:22 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara -  Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tampaknya begitu getol memperjuangkan aspirasi masyarakat Bumi Ratu Samban...

Hearing dengan Komisi III, PT SIL Akui Garap Kawasan Hutan Register 71 Air Bintunan

Rabu, 28 Sep 2022 01:47 WIB

fokusbengkulu,bengkuluutara - Komisi III DPRD Bengkulu Utara kembali memanggil manajemen PT Sandabi Indah Lestari untuk mengikuti Rapat Dengar...

Heboh, Warga Bermani Ulu Temukan Tengkorak Manusia

Selasa, 27 Sep 2022 11:00 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Warga Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada Senin (26/9/2022) sore sekira pukul 15.45 WIB,...

%d blogger menyukai ini: