Kongkalikong Pembangunan Pasar Rakyat Pelabuhan Talang Leak

Jumat, 22 Jan 2021 01:53 WIB
Editor : Emzon Nurdin

fokusbengkulu,lebong– Sidang perkara korupsi pembangunan Pasar Rakyat di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning dengan pagu Rp 5,4 miliar bersumber dari APBN tahun 2018, kembali dilanjutkan, Rabu (20/1/2021) di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Ada dua orang terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah Syahroni selaku mantan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong.

Dan, Rafael, Direktur PT Awoh Ing Karya, rekanan pembangunan pasar yang kini terbengkalai itu.

Pada sidang kelima tersebut, sebanyak lima orang saksi dihadirkan. Yakni, Jas Widodo, bendahara pengeluaran pengerjaan proyek yang ditunjuk berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Perdagangan.

Kemudian, Eko Prasetyo selaku SIP Manager PT Awoh Ing Karya. Serta, tiga orang tim PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) yakni Nurcholis Putra, Yudi Sumanto dan Agus Suryadi.

Ada yang menarik dalam sidang kali ini. Berdasarkan berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Jas Widodo mengaku, ada pencairan dana yang dilakukan dua kali dalam sehari.

Yaitu termin untuk progres fisik 50 persen dan 75 persen. Nilainya secara keseluruhan setelah dipotong pajak mencapai Rp 1,8 Miliar.

Kejanggalan ini membuat hakim berpendapat, kuatnya indikasi permainan atau kongkalikong dalam proyek tersebut.

Terlebih, saat ditanya hakim, apakah bisa dalam satu hari dua kali pencairan. Jawaban yang disampaikan Jas Widodo cenderung melenceng.

Oleh sebab itu, dia diminta untuk membawa berkas-berkas pencairan pada sidang berikutnya.

Kemudian, Jas Widodo juga menyebut, dari nilai terkontrak, dana dicairkan sebanyak lima tahap.

Pertama, uang muka sebesar Rp 1,09 miliar setelah dipotong pajak menjadi Rp 991 juta.

Termin I Rp 1,022 miliar, dipotong pajak menjadi Rp 901 juta. Lalu, setelah progres fisik mencapai 50 persen, kembali ditarik Rp 1,022 miliar. Setelah dikurangi pajak menjadi Rp 901 juta.

Selanjutnya, 75 persen progres fisik, cair lagi sebesar Rp 1,022 miliar, dipotong pajak menjadi Rp 901 juta.

Terakhir, setelah 100 persen pengerjaan, dicairkan dengan besaran yang sama

Ada hal lain yang juga menyita perhatian. Penasihat Hukum (PH) terdakwa Syahroni, yakni Sugiarto mengatakan, pejabat di Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong atas nama Azhar SH ikut bertanggungjawab dalam perkara itu.

Dia dengan tegas menanyakan kepada saksi Jas Widodo terkait proses pencairan anggaran. Ada atau tidak keterlibatan terdakwa Syahroni.

Berdasarkan pengakuan Jas Widodo, terdakwa Syahroni tidak terlibat dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Itu tupoksi dari Azhar selaku PPTK perencanaan.

“Penguji SPM itu adalah Azhar, jadi terhadap dakwaan yang menurut jaksa itu adalah kesalahan Pak Syahroni adalah soal pengujian. Itu sebetulnya bukan kewenangannya Pak Syahroni, tapi kewenangan Azhar. Pak Syahroni itu di dalam dokumen pencairan, hanya mengetahui, kuncinya ada di Azhar,” beber Sugiarto saat diwawancarai usai persidangan.

Dia menambahkan, terkait dengan pencairan, pengujian penilaian terhadap proyek baik fisik maupun administrasi, menurutnya, adalah tanggungjawab Azhar.

“Dalam fakta persidangan dan fakta hukum jelas, kewenangan dan tugas dan tanggungjawab itu ada di Azhar, mestinya secara hukum, Azhar harus masuk dalam proses hukum ini,” katanya.

Dia berharap jaksa bisa terus mengembangkan dan menyeret pihak lain yang dinilainya ikut bertanggungjawab.

“Karena ini menyangkut daripada nasib klien kami, dia sudah rugi baik secara pribadi maupun jabatan dia sebagai pejabat negara,” tandas Sugiarto.

Gedung Pasar Rakyat di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong yang kini terbengkalai

 

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johan Satya Adhyaksa mengatakan, Jas Widodo akan kembali dihadirkan di sidang mendatang.

Sebab, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai masalah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang dikeluarkan.

“Ditanyakan apakah SP2D bisa dikeluarkan pada hari yang sama atau berkelang satu hari berikutnya, dia (Jas Widodo) mengaku bahwa informasi yang diberikan saat penyidikan itu ada kekeliruan. BAP ditandatangani olehnya, itu sebetulnya yang menjadi patokan kami membuat dakwaan,” kata dia.

Sekedar mengingatkan, kasus ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2019 lalu.

Dalam LHP itu, terdapat temuan senilai Rp 393 juta dan menjadi TGR (Tuntutan Ganti Rugi). Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas TGR tersebut diberi waktu selama 60 hari untuk mengembalikan. Namun hingga deadline atau batas waktu yang ditetapkan, tidak juga diselesaikan.

Kejari Lebong lalu melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan pembangunan pasar tersebut. Dalam perjalanannya, jaksa menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit lanjutan. Didapati penambahan nilai kerugian pada fisik dan pajak. (red)

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Pimpinan RMOL Bengkulu Ditembak, Kapolda Bentuk Tim Buru Pelaku

Jumat, 3 Feb 2023 11:19 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Penembakan terhadap pimpinan media online RMOL Bengkulu Dr Rahiman Dani yang terjadi tak jauh dari kediaman pribadinya...

Gempar, Warga Semelako Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 2 Feb 2023 09:51 WIB

fokusbengkulu,lebong – Warga Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria paruh baya yang sudah tidak...

Tendang Pintu Kantor hingga Rusak, ASN Satpol PP Lebong Dicecar Polisi

Rabu, 1 Feb 2023 09:39 WIB

fokusbengkulu,lebong -  Seorang ASN di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong berinisial RS belum lama ini dilaporkan ke...

Marak Isu Penculikan Anak di Bengkulu, Polisi Belum Terima Laporan

Senin, 30 Jan 2023 09:21 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Maraknya isu penculikan anak yang beredar di Media Sosial (Medsos) Facebook sejak beberapa hari terakhir, mejadi...

Luput dari Pengawasan Sang Ibu, Bocah 6 Tahun di Lebong Tewas Tenggelam

Sabtu, 28 Jan 2023 09:58 WIB

fokusbengkulu,lebong – Malang nasib bocah yang masih berusia 6,5 tahun bernama Arsya. Buah hati Piki (32) warga Desa Pelabuhan Talang Leak...

KPU Lebong Instruksikan PPS Segera Rekrut Pantarlih

Rabu, 25 Jan 2023 07:10 WIB

fokusbengkulu,lebong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong menginstruksikan kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk segera...

Senyum Sumringah 65 ASN Lebong Usai Dilantik Jadi Pjs Kades

Selasa, 24 Jan 2023 10:42 WIB

fokusbengkulu,lebong – Sebanyak 65 orang ASN di lingkup Pemkab Lebong ditunjuk oleh Bupati Lebong Kopli Ansori menjadi Penjabat Sementara (Pjs)...

Calon PPS Ikuti Tes Wawancara, Materinya Terkait Tiga Hal Ini

Selasa, 17 Jan 2023 12:13 WIB

Ketua KPU Lebong Shalahuddin Al Khidhr SE saat mewawancarai peserta seleksi PPS di ruang kerjanya, Senin (16/1/2023) fokusbengkulu,lebong - Komisi...

Gugat Tapal Batas Lebong – BU, Bupati Kopli Tunjuk Yusril sebagai Kuasa Hukum

Sabtu, 14 Jan 2023 11:49 WIB

fokusbengkulu,lebong - Pemkab Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Kopli Ansori tak main-main dalam memperjuangkan Eks Kecamatan Padang Bano agar...

Kuota PPS di Lebong Hanya 312, Peserta Seleksi Tembus 1316 Orang

Sabtu, 7 Jan 2023 09:53 WIB

Ketua KPU Kabupaten Lebong Shalahuddin Al Khidhr SE (kanan, pakai batik) saat memantau seleksi tertulis calon Anggota PPS di SMAN 5 Lebong Atas,...

%d blogger menyukai ini: