SP3 BLBI : Koruptor Juara, KPK Degradasi

Sabtu, 3 Apr 2021 12:24 WIB
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Elfahmi Lubis

Siapa yang menabur angin, akan menuai badai, artinya dia yang berbuat, dia pula yang terkena akibat. Hukum tabur-tuai, yang merupakan judul sebuah buku yang ditulis oleh Soegiarso Soeroyo pada tahun 1988, menarik untuk dinarasikan kembali.

Terutama jika dikaitkan dengan berita “mengejutkan” hari ini “KPK Akhirnya SP3 Kasus Mega Skandal BLBI” yang melibatkan Naga Sjamsul Nursalim dan Isteri Itjih Sjamsul Nursalim.

Kepastian SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus mega skandal yang paling memalukan dalam sejarah Indonesia ini, disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alexander menegaskan, keputusan SP3 tersebut merujuk Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dicabut toleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

KPK boleh saja berdalil atau berargumentasi bahwa secara legalistik tindakan mereka dibenarkan secara hukum karena ada norma yang mengaturnya.

Namun secara moral kejadian ini “menampar” wajah KPK dan sekaligus wajah pemberantasan korupsi di republik ini.

Dari kejadian ini, wajar dulu saat DPR dan pemerintah ingin merevisi UU KPK yang lama mendapat resistensi dan penolakan yang massif dari publik, terutama dari kalangan kampus dan penggiat anti korupsi.

Soalnya, seberapa pun kuatnya narasi dari DPR dan pemerintah waktu itu yang mengatakan revisi UU KPK dalam rangka penguatan lembaga anti rasuah itu, tidak bisa mengalahkan narasi publik yang mengatakan bahwa revisi UU KPK merupakan upaya “mengamputasi” dan melemahkan lembaga anti korupsi ini.

Apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, terbukti ketika KPK menggunakan kewenangan dan otoritasnya yang diberikan oleh UU untuk mengeluarkan SP3 terhadap kasus mega korupsi BLBI. KPK bukan lagi superbody tapi sudah menjadi inferiorbody.

Pertanyaan publik atas keputusan ini, mengapa KPK tidak fokus dan memprioritaskan penyelesaian tunggakan kasus korupsi yang menumpuk di gedung merah putih.

Daripada mengeluarkan SP3 kasus BLBI yang telah “merampok” ribuan triliun uang negara. Dengan keputusan “ujicoba” SP3 ini, maka hari-hari ke depan kita akan menyaksikan bagaimana KPK akan melakukan hal serupa untuk kasus lain.

Untuk menghentikan “tabiat” buruk meng-SP3-kan kasus maka perlu tindakan “perlawanan” dari rakyat dan kelompok civil society. Dengan adanya mekanisme SP3 ini, tidak ada lagi hal yang istimewa dimiliki KPK dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. KPK tak ada ubahnya dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dengan mulainya KPK mengeluarkan SP3 kasus korupsi, harapan kita KPK mampu menangani kasus-kasus besar, pelik, dan kompleks yang sering berkelindan dengan kekuatan kekuasaan dan modal, menjadi sirna.

KPK sebagaimana penegak hukum lain, akan lebih suka “menggarap” kasus yang mudah diungkap dan melakukan OTT, dan cenderung menghindar dari kasus yang pelik, seperti kejahatan korupsi di ranah politik dan di pusaran atau episentrum utama kekuasaan.

Saya paham, mereka yang bermahzab hukum “legalistik formalistik” punya banyak dalil dan alasan untuk membantah “pikiran nakal dan kritis” saya soal SP3 KPK ini.

Argumentasinya pasti seperti ini “KPK enggak salah, soal kewenangan mengeluarkan SP3 itu memang diatur dalam UU dan bla…bla…bla”. Tapi saya sendiri melihatnya tidak hanya dalam pendekatan “legalistik formalistik” tapi juga menggunakan “legal critical” yang kritis dan keluar dari “pasungan” norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik hukum yang kaku.

Selamat menikmati libur akhir pekan, jangan lupa bahagia dan saling mengasihi.

*Penulis adalah Dewan Pakar JMSI Provinsi Bengkulu

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Sempat Mangkir, Kades yang Diduga Korupsi DD Ini Tak Berkutik saat Dijemput Polisi

Rabu, 20 Okt 2021 11:30 WIB

Tersangka Ma (kanan) saat diperiksa penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Kepahiang fokusbengkulu,kepahiang – Oknum Kades Kelobak Kecamatan...

Gerebek Galian C Ilegal di Lubuk Penyamun, Polisi Amankan Dua Orang

Rabu, 20 Okt 2021 09:49 WIB

fokusbengkulu,kepahiang - Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) bersama Tim Jupi Sat Reskrim Polres Kepahiang menggerebek tambang Galian C yang...

Kasus Covid-19 Menurun Drastis, Dinkes Rejang Lebong Tetap Geber Vaksinasi

Selasa, 19 Okt 2021 08:12 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Kasus Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong menurun drastis sejak beberapa pekan terakhir. Saat ini, kasus aktif hanya...

Luar Biasa, BNNP Bengkulu Gagalkan Penyeludupan 143 Kilogram Ganja Senilai Rp 700 Juta

Sabtu, 16 Okt 2021 09:01 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong –  Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu menorehkan prestasi luar biasa dalam memberantas peredaran...

Baru Sepekan Dilantik, Oknum Pejabat Pemprov Bengkulu Diciduk Gegara Tipu Warga Ratusan Juta

Sabtu, 16 Okt 2021 01:38 WIB

Hr saat diperiksa penyidik Reskrim Polres Bengkulu fokusbengkulu,kotabengkulu – Seorang oknum penjabat Pemprov Bengkulu yang baru sekitar sepekan...

Tersandung UU ITE, Eks Anggota Polri di Rejang Lebong Malah Ketahuan Tanam Ganja

Kamis, 14 Okt 2021 11:06 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Apes dialami seorang pria berinisial AYH (40). Ia ditangkap tim gabungan Sat Resnarkoba dan Sat Reskrim Polres Rejang...

Pemkab Lebong Tetapkan Pilkades Serentak 14 Desember 2021

Kamis, 14 Okt 2021 05:41 WIB

fokusbengkulu,lebong – Pemkab Lebong menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara atau hari H Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Gelombang...

Verifikasi Faktual di Bengkulu Selesai, JMSI Selangkah Lagi Jadi Konstituen Dewan Pers

Rabu, 13 Okt 2021 09:17 WIB

fokusbengkulu,kotabengkulu – Rangkaian verifikasi faktual (Verfak) yang dilaksanakan oleh Dewan Pers terhadap 12 Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan...

Perburuan Tikus Lanjut Tahun Depan, Pemkab Lebong Bakal Gelontorkan Rp 900 Juta

Selasa, 12 Okt 2021 06:18 WIB

Bupati Lebong Kopli Ansori saat dikonfirmasi di sela-sela acara panen raya di Desa Kota Baru, Kamis (7/10/2021) fokusbengkulu,lebong –...

Usai Sertijab, Hartoni Fokus Persiapkan Pilkades Serentak Desember Ini

Selasa, 12 Okt 2021 04:36 WIB

Plt Kepala Dinas PMDSos Hartoni (kanan) dan Kepala Dinas Perkim Reko Haryanto saat sertijab, Senin (11/10/2021) fokusbengkulu,lebong – Mantan...

%d blogger menyukai ini: