SP3 BLBI : Koruptor Juara, KPK Degradasi

Sabtu, 3 Apr 2021 12:24 WIB
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh: Elfahmi Lubis

Siapa yang menabur angin, akan menuai badai, artinya dia yang berbuat, dia pula yang terkena akibat. Hukum tabur-tuai, yang merupakan judul sebuah buku yang ditulis oleh Soegiarso Soeroyo pada tahun 1988, menarik untuk dinarasikan kembali.

Terutama jika dikaitkan dengan berita “mengejutkan” hari ini “KPK Akhirnya SP3 Kasus Mega Skandal BLBI” yang melibatkan Naga Sjamsul Nursalim dan Isteri Itjih Sjamsul Nursalim.

Kepastian SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus mega skandal yang paling memalukan dalam sejarah Indonesia ini, disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alexander menegaskan, keputusan SP3 tersebut merujuk Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dicabut toleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

KPK boleh saja berdalil atau berargumentasi bahwa secara legalistik tindakan mereka dibenarkan secara hukum karena ada norma yang mengaturnya.

Namun secara moral kejadian ini “menampar” wajah KPK dan sekaligus wajah pemberantasan korupsi di republik ini.

Dari kejadian ini, wajar dulu saat DPR dan pemerintah ingin merevisi UU KPK yang lama mendapat resistensi dan penolakan yang massif dari publik, terutama dari kalangan kampus dan penggiat anti korupsi.

Soalnya, seberapa pun kuatnya narasi dari DPR dan pemerintah waktu itu yang mengatakan revisi UU KPK dalam rangka penguatan lembaga anti rasuah itu, tidak bisa mengalahkan narasi publik yang mengatakan bahwa revisi UU KPK merupakan upaya “mengamputasi” dan melemahkan lembaga anti korupsi ini.

Apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, terbukti ketika KPK menggunakan kewenangan dan otoritasnya yang diberikan oleh UU untuk mengeluarkan SP3 terhadap kasus mega korupsi BLBI. KPK bukan lagi superbody tapi sudah menjadi inferiorbody.

Pertanyaan publik atas keputusan ini, mengapa KPK tidak fokus dan memprioritaskan penyelesaian tunggakan kasus korupsi yang menumpuk di gedung merah putih.

Daripada mengeluarkan SP3 kasus BLBI yang telah “merampok” ribuan triliun uang negara. Dengan keputusan “ujicoba” SP3 ini, maka hari-hari ke depan kita akan menyaksikan bagaimana KPK akan melakukan hal serupa untuk kasus lain.

Untuk menghentikan “tabiat” buruk meng-SP3-kan kasus maka perlu tindakan “perlawanan” dari rakyat dan kelompok civil society. Dengan adanya mekanisme SP3 ini, tidak ada lagi hal yang istimewa dimiliki KPK dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. KPK tak ada ubahnya dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dengan mulainya KPK mengeluarkan SP3 kasus korupsi, harapan kita KPK mampu menangani kasus-kasus besar, pelik, dan kompleks yang sering berkelindan dengan kekuatan kekuasaan dan modal, menjadi sirna.

KPK sebagaimana penegak hukum lain, akan lebih suka “menggarap” kasus yang mudah diungkap dan melakukan OTT, dan cenderung menghindar dari kasus yang pelik, seperti kejahatan korupsi di ranah politik dan di pusaran atau episentrum utama kekuasaan.

Saya paham, mereka yang bermahzab hukum “legalistik formalistik” punya banyak dalil dan alasan untuk membantah “pikiran nakal dan kritis” saya soal SP3 KPK ini.

Argumentasinya pasti seperti ini “KPK enggak salah, soal kewenangan mengeluarkan SP3 itu memang diatur dalam UU dan bla…bla…bla”. Tapi saya sendiri melihatnya tidak hanya dalam pendekatan “legalistik formalistik” tapi juga menggunakan “legal critical” yang kritis dan keluar dari “pasungan” norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik hukum yang kaku.

Selamat menikmati libur akhir pekan, jangan lupa bahagia dan saling mengasihi.

*Penulis adalah Dewan Pakar JMSI Provinsi Bengkulu

Baja Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

PPKM di Rejang Lebong Masih Berlangsung, Bupati Syamsul Effendi Salurkan Bantuan Beras

Selasa, 27 Jul 2021 09:45 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Meningkatnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong memaksa pemerintah daerah menerapkan PPKM...

Satgas Covid-19 Lebong Putuskan Sopir Travel Hanya Tes Swab Antigen Seminggu Sekali, Kecuali..

Selasa, 27 Jul 2021 07:38 WIB

Bupati Kopli Ansori saat dikonfirmasi usai rapat evaluasi Satgas Covid-19, Selasa (27/7/2021) fokusbengkulu,lebong – Ketua Satgas Covid-19 yang...

Sopir Travel Ngeluh Penumpang Berkurang, Kopli Ansori Pastikan Pemerintah Segera Beri Solusi

Senin, 26 Jul 2021 10:06 WIB

Bupati Kopli Ansori saat bertemu dengan para sopir travel, Senin (26/7/2021) fokusbengkulu,lebong – Puluhan sopir travel Lebong yang bernaung di...

Innalillahi, Pria Lansia di Lebong Utara Ditemukan Tewas Gantung Diri

Minggu, 25 Jul 2021 11:15 WIB

Korban Suryanto saat akan dibawa pulang ke rumah duka dari RSUD Lebong fokusbengkulu,lebong – Innalillahi wa inna ilaihi rajiun..seorang pria...

Peduli Warga yang Sedang Isolasi Mandiri, Bupati Kopli Salurkan Bantuan Pangan

Jumat, 23 Jul 2021 07:56 WIB

fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli Ansori didampingi Wabup Drs Fahrurrozi MPd menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) kepada warga yang...

Keberadaan PT TME Picu Konflik, Bupati Segera Surati Kementerian ESDM Agar Izinnya Ditinjau Ulang

Jumat, 23 Jul 2021 12:55 WIB

Bupati Kopli Ansori usai menemui para penambang tradisional di Mapolsek Lebong Utara, Kamis (22/7/2021) fokusbengkulu,lebong – Bupati Lebong Kopli...

Hari Bhakti Adhyaksa ke-61, Bupati Berharap Jaksa Makin Profesional Tangani Perkara

Kamis, 22 Jul 2021 08:04 WIB

Kajari Yadi Rachmat Sunaryadi dan Bupati Syamsul Effendi (Foto : Keprotokolan Setda) fokusbengkulu,rejanglebong – Bupati Rejang Lebong Drs Syamsul...

Bupati Syamsul Putuskan Perpanjang PPKM di Rejang Lebong Sampai 31 Juli 2021

Kamis, 22 Jul 2021 02:41 WIB

fokusbengkulu,rejanglebong – Bupati Rejang Lebong yang juga Ketua Satgas Covid-19 Drs Syamsul Effendi MM memutuskan kembali memperpanjang...

Hari Pertama Penyekatan di Pintu Masuk Lebong, Ada yang Menolak Tes Antigen hingga Kelabui Petugas

Kamis, 22 Jul 2021 12:51 WIB

Wabup Drs Fahrurrozi saat meninjau posko penyekatan di Desa Bioa Sengok fokusbengkulu,lebong – Satgas Covid-19 Kabupaten Lebong mulai mengaktifkan...

Pemkab Lebong Dorong Pemulihan Ekonomi Lewat Pengadaan Barang dan Jasa

Minggu, 18 Jul 2021 08:59 WIB

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lebong Hery Setiawan ST fokusbengkulu,lebong – Demi mewujudkan pengadaan barang/jasa yang berkualitas dan...

Berita Terbaru

International

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Fokus