fokusbengkulu,lebong – Kemiskinan ekstrem dan gangguan pertumbuhan anak (Stunting) masih menjadi isu serius yang menyita perhatian Pemkab Lebong. Terlebih, Presiden RI Ir H Joko Widodo juga telah menginstruksikan agar pemerintah daerah berupaya seoptimal mungkin dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Sadar akan pentingnya peran para pemimpin di tingkat desa dan kelurahan dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Lebong pun menggelar rapat koordinasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi bersama para kades dan lurah.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Rumdin Bupati di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tubei pada Selasa (7/2/2023) ini, dihadiri langsung Bupati Lebong Kopli Ansori dan Wabup Drs Fahrurrozi MPd.
Saat menyampaikan sambutan dan arahan, Bupati mengatakan, pemerintah daerah telah menyusun program-program untuk mengatasi kemiskinan dan stunting. Meski demikian, kades dan lurah tetap menjadi ujung tombak. Sebab, mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak mungkin berhasil tanpa melibatkan pihak desa, kelurahan dan juga kecamatan. Sebab, program ini bersifat by name by addres. Jadi, sukses atau tidaknya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, ada di tangan Bapak Ibu kepala desa dan lurah,” sampai Bupati.
Ia meyakini, Wabup selaku ketua tim bersama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait akan bekerja maksimal dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meski demikian, lanjut Bupati, jika tanpa dukungan dari pemerintah kelurahan dan desa, maka kemiskinan ekstrem dan stunting akan sulit untuk diatasi.
“Maka dari itu, bapak ibu kepala desa, kami mohon bapak ibu dapat melakukan penguatan-penguatan. Perhatikan betul apa yang menjadi indikator dan karakteristik dari kemiskinan ekstrem. Sehingga, langkah penanganannya bisa efektif,” imbuh dia.
Sementara itu, Wabup Drs Fahrurrozi MPd ketika dikonfirmasi usai acara mengungkapkan, jumlah jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di Kabupaten Lebong mencapai 1200 jiwa.
“Sedangkan untuk stunting, itu ada di angka 238,” bebernya. Terkait langkah penanganan sendiri, Wabup menuturkan, Pemkab Lebong akan fokus pada peningkatan kualitas permukiman, ketersediaan air bersih, sanitasi dan kebutuhan primer (pokok) masyarakat.
“Kita juga meminta para kades untuk mengalokasikan dana desa untuk keperluan pengentasan kemiskinan ekstrem maupun stunting,” sampai Wabup.
Terpantau, kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) H Mustarani Abidin SH MSi, para asisten dan segenap kepala OPD di lingkup Pemkab Lebong. Tampak hadir pula para camat, lurah. Tak ketinggalan puluhan Penjabat Kepala Desa (PJs) se Kabupaten Lebong yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu.(wez)