fokusbengkulu,lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, bertempat di Aula Swarang Patang Stumang Bappeda di Tubei, Senin (20/3/2023). Kegiatan yang bertujuan untuk menyusun, menyelaraskan dan menyepakati prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 ini mengusung tema “Peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan daerah menuju masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera”.
Terpantau, Bupati Lebong Kopli Ansori didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H Mustarani Abidin SH MSi berkesempatan membuka langsung Musrenbang RKPD tersebut. Tampak hadir, Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Drs Erlangga Idrus MSi, Ketua Komisi III DPRD Lebong Rama Chandra SH. Kemudian, ada Kepala Bappeda Zulhendri MPd serta segenap Kepala OPD di lingkup Pemkab Lebong.
Saat memberikan sambutan dan arahan, Bupati menegaskan bahwa prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 dan 2024 mengacu pada aspirasi masyarakat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Musrenbang kabupaten (RKPD,red) ini adalah sebagai tindaklanjut dari Musrenbang kecamatan. Saya tidak ingin Musrenbang ini sekadar seremonial saja. Tapi, kita benar-benar menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian diwujudkan berdasarkan skala prioritas,” ucap Bupati mengawali.
Tak hanya aspirasi yang disampaikan kepada pihak eksekutif, lanjut Bupati, tetapi juga aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui wakilnya yang ada di DPRD Kabupaten Lebong. Menurutnya, di tahun 2023, beberapa aspirasi masyarakat melalui legislatif yang kemudian menjadi Pokok Pikiran (Pokok Pikiran) DPRD akan direalisasikan.
Ia menyebut, anggaran Pokir itu tersebar di beberapa OPD. Di antaranya, di Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan) nilainya mencapai Rp 1,5 miliar. Kemudian, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kurang lebih Rp 1,2 miliar.
“Lalu, ada juga di Dinas PUPRP, tetapi saya belum mendapatkan berapa rinciannya,” ujarnya. Momen Musrenbang RKPD, tambah dia, juga dimanfaatkan oleh Pemkab Lebong untuk menyampaikan usulan-usulan yang menjadi prioritas agar diakomodir oleh Pemprov Bengkulu.
Tak jauh berbeda dari sebelumnya, usulan yang disampaikan kali ini juga masih berkaitan dengan infrastruktur serta sarana dan prasarana. Seperti, akses jalan provinsi yang ada di Kecamatan Pinang Belapis, Sapras di satuan pendidikan tingkat SMA/SMK dan infrastruktur lainnya yang menjadi kewenangan Pemprov Bengkulu.
“Seperti jalan dari Kampung Jawa menuju ke Pinang Belapis. Itu kita minta betul supaya diprioritaskan oleh Pak Gubernur. Dan Alhamdulillah, itu sudah direspons secara positif,” kata Bupati.
Pemprov Kucurkan Rp 13 Miliar untuk Infrastruktur
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs Erlangga Idrus MSi saat dikonfirmasi usai kegiatan Musrenbang RKPD mengungkapkan, tahun ini Pemprov Bengkulu mengucurkan Rp 13 miliar untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi di Kabupaten Lebong.
“Kemudian, ada APBN melalui APBD Provinsi itu sekitar Rp 130 miliar untuk bidang kesehatan dan pendidikan yakni SMA dan SMK di Lebong,” ungkap Erlangga. Terkait keluhan masyarakat akan akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Lebong Utara dan Pinang Belapis, pria yang juga pernah tercatat sebagai pejabat di lingkup Pemkab Lebong ini memastikan, kerusakan jalan itu akan segera diperbaiki.
“Tahun ini, Insya Allah tahun ini itu dibangun. Kalau lelangnya cepat, sebelum lebaran, jalan itu sudah selesai,” demikian Erlangga.
Diketahui, kegiatan Musrenbang RKPD ini juga dihadiri oleh unsur FKPD. Seperti Kapolres AKBP Awilzan SIK, Dandim 0409 Rejang Lebong Letkol Moch Renaldy Herbowo, Kajari Arief Indra Kusuma Adhi SH MHum. Lalu, ada Ketua TP PKK Kabupaten Lebong Elvi Sukaisih, para pimpinan instansi vertikal, BUMN-BUMD dan undangan lainnya.(wez)
